TANAMODINDI, MERCUSUAR – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memastikan peluncuran Sekolah Rakyat Sulteng Tadulako Nambaso akan dilaksanakan serentak pada 14 Juli 2025, bersamaan dengan peluncuran nasional oleh pemerintah pusat melalui platform Zoom yang diikuti sejumlah kementerian terkait.
Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang ditujukan bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, serta anak-anak putus sekolah. Di Sulawesi Tengah, sekolah rakyat tahap awal akan dibuka di dua lokasi, yaitu Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Sitty Hasbia N. Zaenong menyampaikan, seluruh persiapan telah dimaksimalkan, mulai dari fasilitas belajar, asrama, rekrutmen siswa, hingga guru pengajar.
“Kami telah memastikan, seluruh persiapan pembukaan Sekolah Rakyat di Sulteng telah dimaksimalkan. Intinya semua sudah siap, tinggal peluncuran pada 14 Juli secara serentak melalui Zoom,” jelasnya, Jumat (11/7/2025).
Di Kota Palu, sekolah rakyat akan berpusat di Kantor BPSDM Sulteng, dengan total 200 siswa. Rinciannya, 75 siswa tingkat SMP dibagi ke dalam tiga rombongan belajar (rombel) dan 125 siswa tingkat SMA dalam lima rombel. Sementara itu, di Kabupaten Sigi, sebanyak 50 siswa SMP akan ditempatkan dalam dua rombel.
Para siswa yang diterima adalah hasil seleksi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Selain dari Palu dan Sigi, siswa juga berasal dari berbagai kabupaten lain seperti Banggai Kepulauan, Poso, dan Buol.
“Sekolah rakyat ini menggunakan sistem boarding school atau asrama. Pemerintah akan menanggung seluruh kebutuhan siswa mulai dari tempat tinggal, makan, hingga perlengkapan belajar mereka,” ujar Sitty Hasbia.
Meski saat ini masih dalam tahap sementara, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah dijadwalkan mulai pada tahun 2026. Pemerintah daerah yang ingin mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya diminta menyiapkan lokasi terlebih dahulu sebagai salah satu syarat utama.
Program ini merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Data siswa berasal dari Kementerian Sosial, lahan disiapkan oleh pemerintah daerah dan dikerjakan oleh Kementerian PUPR, sementara tenaga pengajar berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Sekolah rakyat juga akan menggunakan kurikulum terbaru yang diterapkan di sekolah umum, untuk memastikan kesetaraan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan. UTM
