LOLU SELATAN, MERCUSUAR – Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018 di salah satu hotel di Kota Palu,Rabu (20/3/2019). Kegiatan itu dibuka Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementrian Pendidikan RI, DR.Muhammad Hasbi, Sos, M.Pd.
Ketua Panitia Pelaksana, Arman Agung menyampaikan, kegiatan yang dihadiri 62 peserta dari dinas pendidikaan provinsi sekaligus kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah yang terdiri dari unsur Bunda PAUD, Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kapala Dinas Pendidikan,kepala SPNF SKB,Ketua ikatan Penilik Indonesia (IPI),dan organisasi mitra.
“Adapun narasumber rakornas yakni dari Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI, Bunda PAUD Provinsi Sulteng, Kadis Pendidikan Sulteng dan Kerua FK-PLPKP Sulteng dan lainya,” ujarnya, saat membacakan laporan.
Dia melanjutkan, kegiatan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang capaian dan evaluasi pelaksanaan program Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2018, mengidentifikasi isu-isu strategis permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang dalam program PAUD dan Dikmas. termasuk mengidentifikasi permasalahan terkait penerapan produk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD dan Dikmas, serta Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan juga merumuskan langkah solusi dan perbaikan untuk tahun 2019.
Sementara, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Anshar Sutiady mengucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kemendikbud yang sudah membantu pemulihan Pendidikan di Kota Palu pascabencana, serta menjadikan Kota Palu sebagai tuan rumah pelaksanaan rakor program PAUD dan Dikmas.
Ia berharap melalui rapat koordinasi ini, ada sinergi dalam pelaksanaan program-program PAUD dan Dikmas di Sulteng. “Jadi waktu dua atau tiga hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendetailkan dalam pelaksanaannya,”ujarnya
Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementrian Pendidikan RI, DR.Muhammad Hasbi, Sos, M.Pd menyampaikan, bahwa peran Bunda PAUD sebagai penggerak kegiatan sangat menunjang pelaksanaan program PAUD dan Dikmas di daerah sebagai pendamping pimpinan daerah tentunya memiliki andil dalam penganggaran suksesnya program PAUD.
”Melalui rakor ini kita tingkatkan sinergi agar program-program PAUD dan Dikmas bisa berjalan dengan baik dan bisa dinikmati masyarakat,” ungkap dia
Dalam kesempatan ini Hasbi mengingatkan kembali adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM), yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah dan merupakan hak setiap warga negara secara minimal. ABS
