PALU, MERCUSUAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia meresmikan kerja sama penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (22/8/2025), di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sulteng.
Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., dalam sambutannya sekaligus pemaparan singkat mengenai komitmen Pemprov Sulteng dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca mengatakan, kerja sama ini sejalan dengan visi RPJMD Sulawesi Tengah 2025–2029, yakni “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan.
”Dalam misi ketiga RPJMD, pemerintah provinsi menargetkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, dengan orientasi pada konektivitas antarwilayah dan antar sektor. Di bidang pengendalian iklim, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) ditetapkan dari 72,27 pada 2025 menjadi 81,30 pada 2029, menuju pencapaian zero emission.
“Pembangunan rendah karbon merupakan platform untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan sosial tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan. Ini juga menjadi kontribusi Sulawesi Tengah dalam mendukung komitmen nasional menekan kenaikan suhu global dan dampak perubahan iklim,” ujar Christina dalam paparannya.
Christina menjelaskan, aksi PRK meliputi kebijakan lintas sektor mulai dari energi, lahan, pengelolaan limbah, peningkatan karbon di ekosistem pesisir (blue carbon), hingga upaya dekarbonisasi industri. Kerja sama dengan WRI Indonesia diharapkan memperkuat tata kelola dan dukungan teknis dalam pencapaian target tersebut.
Anna Amalia, Perencana Madya dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/ Bappenas. menjelaskan, pemerintah menempatkan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Hal ini tertuang dalam Asta Cita 2 yang menekankan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon dengan target penurunan emisi gas rumah kaca secara tahunan maupun kumulatif. Selain itu, melalui Asta Cita 8, pemerintah juga mendorong pembangunan yang berketahanan iklim. Fokusnya adalah menekan potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya di empat sektor prioritas yakni kelautan dan pesisir, air, pertanian, serta kesehatan.
Lanjut Anna, pemerintah terus mengintegrasikan agenda pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui RPRKD. Di Sulawesi Tengah, upaya ini mendapat dukungan dari proyek Solution for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (SOLUSI) yang berfokus pada pembuatan landscape masterplan daerah. Sinergi dan koordinasi antar berbagai mitra pembangunan di provinsi Sulawesi Tengah akan mendukung integrasi dan implementasi yang efisien dan tepat bagi arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi perubahan iklim.
Sementara itu, Senior Manager for Climate WRI Indonesia, Egi Suarga, yang memaparkan inisiatif dan strategi pembangunan rendah karbon menjelaskan, urgensi transisi hijau di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi semakin mendesak mengingat tingginya emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan antropogenik, terutama dari industri ekstraktif. Provinsi ini merupakan salah satu pusat utama produksi nikel di Indonesia, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang signifikan emisi karbon. Pada tahun 2023, emisi dari industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah diperkirakan mencapai 58,8 MtCO₂ hanya dari pirometalurgi, serta 0,9 MtCO₂ dari hidrometalurgi.
Selain tekanan dari industri, Sulawesi Tengah juga menghadapi masalah serius terkait deforestasi. Sejak tahun 2001 hingga 2021, provinsi ini kehilangan 842 ribu hektar tutupan pohon, setara 15% dari luas hutan pada tahun 2000 dan menghasilkan total emisi sebesar 572 MtCO₂. Rata-rata, deforestasi ini menyumbang 10,8 MtCO₂ setiap tahunnya. Dari angka tersebut, serapan karbon tercatat 13,1, sementara emisi mencapai 23,8, sehingga berkontribusi pada semakin buruknya krisis iklim. Lebih dari 61% kehilangan tutupan hutan terjadi di area yang dialokasikan untuk penggunaan lain, termasuk perkebunan, komoditas kayu, permukiman, dan infrastruktur.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa Sulawesi Tengah berada pada titik krusial, di satu sisi menjadi pusat penting bagi industri strategis nasional, namun di sisi lain menghadapi tekanan ekologis dan iklim yang besar. Untuk itu, dibutuhkan agenda pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan transisi energi hijau dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara berkeadilan. Hanya dengan cara tersebut, Sulawesi Tengah dapat menciptakan ekonomi yang stabil dan tangguh dalam jangka panjang.
Lanjut Egi, RPRKD sebagai rencana pembangunan rendah karbon yang berkeadilan dan inklusif bertujuan menyusun trajektori penurunan emisi melalui identifikasi kebijakan PRK tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi pedoman dasar penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis PRK. Untuk itu kata dia, dibutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangan model PRK dibuat dengan dasar yang kuat, berkeadilan dan inklusif.
Rangkaian kegiatan telah diawali dengan FGD pembangunan rendah karbon sektoral pada 20 Agustus 2025, kemudian pelatihan pelaporan capaian penurunan emisi melalui aplikasi Aksara pada 21 Agustus 2025. Puncaknya adalah penandatanganan nota kerja sama Bappeda Sulawesi Tengah dengan WRI Indonesia, yang akan berlanjut hingga 2026.
Melalui kerja sama ini, RPRKD diharapkan menjadi pedoman pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan konsisten dengan visi transisi hijau nasional melalui inisiatif WRI Indonesia “2050 is Now.”
Melalui inisiatif “2050 is Now”, WRI Indonesia mendukung berbagai kajian, analisis kebijakan, dan peningkatan kapasitas untuk membantu daerah menyusun kebijakan iklim yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional. JEF
