PALU, MERCUSUAR – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, Rabu (6/10/2024), bertempat di Sriti Convention Hall Palu.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga pada DP3A Provinsi Sulteng, Irmawati Sahi mengatakan, pelaksanaan pelatihan ini, merupakan implementasi Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, di mana Provinsi Sulteng telah memenuhi prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak tahun 2014, provinsi ini telah menerima Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi upaya institusi pemerintah dalam mengimplementasikan strategi PUG secara komprehensif, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.Secara konsisten, kegiatan penguatan dilakukan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi, kabupaten/kota, hingga pendampingan di level desa untuk mendorong Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini telah menjadi agenda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Adapun output dari pelatihan ini adalah menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam mendukung program strategis Pemerintah Provinsi Sulteng. Melalui Analisis Gender Empat Langkah dan Gender Action Budget (GAB), diperlukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyusunan analisis gender dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Penyusunan GAB untuk dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) di Provinsi Sulteng.
Kementerian PPPA juga telah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi PUG untuk mempercepat pelaksanaan strategi PUG di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan output dan outcome program/kegiatan yang responsif gender, sehingga perwujudan kesetaraan gender semakin kuat di tingkat masyarakat.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran di Provinsi Sulteng dapat lebih responsif terhadap isu gender, memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat. */JEF
