LOLU UTARA, MERCUSUAR – Anggota DPRD Kota Palu, M. Sultan Amin Badawi meminta adanya keterbukaan dan transparansi dari dinas terkait, mengenai hasil penanganan kasus dugaan tenaga honorer siluman di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Permintaan tersebut disampaikan Sultan, saat rapat paripurna DPRD Kota Palu yang digelar di Ruang Sidang Utama, Kamis (19/2/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, dengan agenda laporan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu masa persidangan caturwulan III tahun sidang 2025.
Selain itu, rapat juga membahas penyampaian hasil telaahan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD oleh Badan Anggaran untuk disetujui sebagai Pokir DPRD Kota Palu, serta pembentukan panitia khusus (Pansus) atas permasalahan operasional tambang galian di Kelurahan Watusampu dan Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi.
Dalam interupsinya, Sultan menegaskan bahwa DPRD perlu mendapatkan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan kasus honorer siluman yang sempat mencuat pada akhir tahun 2025 lalu.
“Kami meminta agar hasil penelusuran dan penanganan kasus honorer siluman ini dibuka secara transparan. Jangan sampai persoalan ini mengendap tanpa kejelasan, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Sultan Amin Badawi di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa proses penataan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palu berjalan sesuai aturan.
“Jika memang ada temuan, sampaikan apa adanya,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, kasus dugaan honorer siluman sebelumnya mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan sejumlah instansi teknis. DPRD pun berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi resmi guna menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. UTM
DPRD Desak Transparansi Honorer Siluman
