PALU, MERCUSUAR – Berawal dari analisis di beberapa media mengenai kebijakan inovasi daerah yang berbasis pada isu gender di daerah, salah satunya Penghargaan Madya Pratama membuat DPRD Kota Palu ingin berkunjung kepada pemda Kota Makasar yang di fokuskan kepada Bappeda dan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.
Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Corona, menjelaskan, fokus belajar DRPD Kota Palu adalah menggali secara detail mengenai implementasi Pengaurustamaan Gender dalam perencanaan dan penganggaran Pemda Kota Makasar yang sangat berkolerasi dengan peran DPRD sebagai media koneksi kepada warga konstituen, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusianya.
“Tentunya, analisis kesenjangan gender menjadi analisis utama sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, yang kemudian disusun dalam bentuk Gender Budjet Statement (GBS) yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Pelaksana Daerah (OPD) disetiap dinas terkait,” jelasnya.
Kepentingan GBS digunakan adalah untuk memastikan program dan kebijakan yang disusun berdasarkan pada fakta real relasi social antara laki – laki dan perempuan baik dalam segi akses, kontrol, partisipasi dan manfaat sehingga dipastikan program tersebut tepat sasaran dengan indicator yang terukur dan memastikan hak warga dalam pembangunan bisa terealisasi secara adil dan berkelanjutan. RES
