Dua Tahun Bencana – Warga Donggala Serukan Transparansi Anggaran Bencana

  • Whatsapp
HLL

PALU, MERCUSUAR – Tepat dua tahun bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Pasigala, Front Donggala Bersatu bersama Sulteng Bergerak berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sulteng, Senin (28/9/2020). Mereka menuntut, agar pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan dasar penyintas dan transparansi penggunaan dana bencana  oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.

Selama 2 tahun pascabencana, sebagian besar warga di Kabupaten Donggala khususnya di Loli Raya, yang terdiri dari 5 desa belum mendapatkan kepastian dana bantuan, oleh karena itu mereka melakukan tuntutan di moment 2 tahun bencana.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi :   Enam Kecamatan Ikuti GSI Donggala 

Dalam tuntutannya mereka ingin agar pemerintah segera lakukan pencairan dana stimulan tanpa tahapan dan tanpa syarat kepada korban bencana, juga untuk segera berikan kebebasan kepada penyintas untuk memilih relokasi atau dana stimulan.

Selain itu, mereka juga meminta untuk segera memberikan dana santunan duka kepada keluarga/ahli waris penyintas yang meninggal dunia, segera berikan jaminan hidup (jadup) kepada korban bencana tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, massa aksi juga meminta hak keperdataan korban atas tanah tidak boleh dihilangkan dan tetap melekat pada korban, memberikan kepastian hunian tetap (huntap) bagi korban bencana Loli Raya, juga berikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak serta disabilitas korban bencana, serta buka transparansi dana bencana yang saat ini sudah digunakan dan belum digunakan oleh pemerintah Kabupaten Donggala.

Pilihan Redaksi :  Wim Resmi Jadi Ketua DPC Demokrat Palu

Koordinator Lapangan, Freddy Onora mengatakan, rakyat sudah menempuh berbagai  jalur administratif untuk meminta kejelasan bantuan, namun hasilnya masih nihil.

“ini hal yang harus diatasi oleh gubernur, karena bupati, OPD dan pihak yang bersangkutan selalu bilang bahwa ini kebijakan di daerah tingkat provinsi, kami tidak ingin selalu di ping-pong seperti ini,”jelas Freddy.

Sementara, aksi yang sama juga datang dari Forum Pemuda Peduli Sirenja (FPPS), yang mendatangi Kantor Camat Sirenja, Kabupaten Donggala menyatakan, akan menduduki kantor camat dan melakukan blokade jalan trans sulawesi, jika pamerintah tidak segera menyelesaikan segala permasalahan, mulai dari huntap, santunan duka dan jadup.

“Sudah cukup lama kami menunggu dan bersabar, sudah 2 tahun tapi apa yang pemerintah berikan kepada kami para korban bencana? Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan blokade jalan selama berjam-jam,” teriak Fauzan, dalam orasinya. MG2/AMR

Baca Juga