LOLU SELATAN, MERCUSUAR – Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat hanya 4,86 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, Provinsi Sulawesi Tengah justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,69 persen (yoy). Angka ini menempatkan Sulteng di posisi ketiga tertinggi dalam kawasan KASULAMPUA. Meski sedikit melambat dibanding periode sebelumnya yang mencapai dua digit, capaian ini tetap menunjukkan resiliensi ekonomi regional.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa menyampaikan, APBN berperan sebagai penyangga (shock absorber) terhadap ketidakpastian global dan pelemahan domestik. Hingga 30 April 2025, realisasi pendapatan negara di Sulteng mencapai Rp2,07 triliun atau 27,54 persen dari target tahunan. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar 25,17 persen dari pagu anggaran, termasuk Rp1,4 triliun untuk belanja kementerian/lembaga dan Rp5 triliun dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD).
“APBN hadir untuk mendukung layanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, hingga perlindungan sosial,” kata Yuni. Program yang didanai APBN antara lain preservasi jalan dan jembatan, tunjangan profesi guru, pelestarian cagar budaya, serta rehabilitasi kelompok rentan.
Inflasi di Sulteng pun tercatat terkendali dengan capaian 2,97 persen (yoy) dan 1,12 persen (mtm) pada April 2025. Hal ini dianggap penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi.
Dalam rangka mempercepat pembangunan, pemerintah pusat juga telah membuka blokir anggaran nasional sebesar Rp86,6 triliun. Untuk Sulteng, sebesar Rp670 miliar dari anggaran Kementerian/Lembaga telah dibuka blokirnya sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk penguatan infrastruktur, layanan publik, serta perbaikan sarana kantor pemerintahan.
Sebagai bagian dari strategi pembangunan desa, penyaluran Dana Desa tahap II kini mensyaratkan komitmen pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. */JEF
