Rencana dinaikannya iuran BPJS semua kelas oleh pemerintah sebagai alternatif paling tepat menutupi defisit anggaran BPJS, menurut Ketua KPW Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota Palu, Azman Asgar merupakan langkah yang keliru. Bahkan pemerintah menurutnya cenderung ‘malas’ berfikir mencarikan solusi lain dalam menangani defisit anggaran BPJS.
Sampai dengan 2019 kata Azman, sesuai data dari Kementerian Kesehatan, diperkirakan ada sekitar Rp28 triliun defisit anggaran BPJS, di mana setiap tahunnya terjadi defisit sekitar Rp8 hingga 9 triliun.
“Kalau kita lihat sejarah dilimpahkannya urusan kesehatan masyarakat ke pihak ketiga, dalam hal ini PT Askes, lalu menjelma menjadi satu badan yang diberi nama BPJS, sejak saat itulah defisit anggaran kesehatan sering terjadi, sampai dengan saat ini,” ujarnya, Selasa (8/10/2019).
Harusnya kata dia, ketika BPJS tiap tahunnya mengalami defisit anggaran, saat itu juga ada proses evaluasi manajemen di tubuh BPJS itu sendiri. Sampai saat ini, masyarakat belum pernah mendengar, manajemen pengelolaan BPJS mendapat evaluasi dari pihak yang punya otoritas tinggi.
Menurut Koordinator Posko Menangkan Pancasila (PMP) Sulteng ini, ada beberapa langkah yang bisa di tempuh oleh pemerintah untuk membenahi defisit anggaran BPJS. Pertama, audit (evaluasi) manajemen pengelolaan iuran BPJS.
Kedua, terapkan pajak progresif 40 hingga 50 persen lebih, bagi masyarakat (individu) yang punya penghasilan di atas Rp1 miliar. Ketiga, belanja modal (pegawai, perjalanan dinas, tunjangan anleg, dan sebagainya), harus ditekan dan dialihkan ke pemenuhan defisit anggaran kesehatan.
Menurut Azman, pemerintah harus memikirkan kembali rencana menaikan iuran BPJS semua kelas tersebut. Kata dia, masih ada langkah lain yang harus dikerjakan, selain menaikkan iuran BPJS. JEF
