LOLU UTARA, MERCUSUAR – Pada rapat paripurna penjelasan wali kota dan tanggapan fraksi DPRD Kota Palu tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggunjawaban pelaksanaan APBD 2018, fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) soroti sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang jauh lebih besar dari silpa APBD 2017.
Juru bicara fraksi Gerindra, Armin saat itu menjelaskan, silpa APBD 2018 lebih besar Rp97 miliar dari silpa APBD 2018 yang mencapai Rp196 miliar yang dinilai tidak digunakan secara bijak untuk menuntaskan permasalahan Kota Palu.
Armin menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu perlu perbaikkan pegelolaan keuangan secara internal, baik penerimaan maupun pemberlanjaan, seperti insentif para honorer yang sering telat dibayarkan.
“Dimana pembayaran insentif honorer selalu dilakukan tidak tepat waktu,” jelasnya.
Fraksi Gerindra juga berharap, kedepannya pengunaan anggaran bisa dipostkan kebeberapa permasalah Kota Palu agar tidak menghasilkan silpa yang cukup besar.
“Tapi kami tetap mengapresiasi dan terus mendorong Pemkot untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain Gerindra, Fraksi PAN juga menegaskan bahwa dengan adanya silpa yang cukup besar tersebut, kedepannya Pemkot diharapkan bisa menganggarkan dan membelanjakan APBD kebeberapa persoalan yang sangat penting seperti beberapa korban bencana 28 September 2018. RES
