PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola membuka Pameran Khusus Sejarah Alam dan Kebencanaan di UPT Taman Budaya dan Museum Sulteng, Kamis (3/10/2019). Kegiatan dengan tema ‘Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal’ digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng.
Kepala Bidang Pembiaan SMA dan SMK Dikbud Sulteng, Muhlis mengatakan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk dapat memberikan informasi kepada publik tentang arti penting memahami sejarah alam catatan kebencanaan dan sejarah kebudayaan di Sulteng. Di mana hal itu dapat menjadi referensi langkah – langkah mitigasi bencana yang berbasis teknologi global dan pengetahuan lokal.
Pada kesempatan itu, Gubernur Longki membicarakan tentang sejarah bencana alam yang pernah terjadi di wilayah sesar Palu-Koro, bencana alam 28 September 2018.
“Banyak pelajaran yang berharga, teori-teori mitigasi bencana yang kita dapatkan selama ini telah terpatahkan oleh peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018,” katanya.
Jadi kesimpulannya lanjut Gubernur Longki, jika terjadi gempa, maka dianjurkan untuk berlari ke tempat terbuka harus melihat situasi di sekelilingnya kemungkinan potensi likuifaksi ada atau tidak.
Untuk itu, pemahaman tentang kebencanaan memegang pengaruh sangat penting dalam proses penyelamatan diri. Pada kesempatan itu, Longki menghimbau masyarakat untuk mempelajari dan memahami terkait kebencanaan serta mitigasi bencana, hal tersebut sangat perlu di pahami agar bisa meminimalisir dampak korban akibat bencana.
Pameran Khusus tersebut memamerkan foto dampak kerusakan pasca bencana yang melanda Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo). Foto yang ditampilkan merupakan gambar yang didokumentasikan sehari pasca musibah, yaitu 29 September. Selain memamerkan foto, pameran ini juga menampilkan proses terjadinya gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi secara visual.
Pameran khusus digelar 3 – 8 Oktober di hadiri Anggota DPRD Sulteng Alimudin Pa’ada, Kepala Museum, Basoeki Abdullah, Maeva Salmah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.BOB
