Gubernur: Logistik Urusan Kita Bersama

  • Whatsapp

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola didampingi Kadis Perindag Mohamad Arif Latjuba, serta Dinas Perhubungan menerima kunjungan dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Rabu (18/4) di kantor gubernur.
Dalam pertemuan itu dibahas mengenai dampak dari larangan kendaraan kontainer yang mengangkut logistik dari pelabuhan Pantoloan menuju atau melintasi kota Palu. Demikian rilis yang diterima dari Humas kantor gubernur.
Para pengusaha di bidang jasa logistik yang tergabung dalam Alfi, meminta dukungan gubernur dalam penyediaan infrastruktur pembangunan. Terlebih di urusan logistik.

Selain itu disampaikan pula keluhan dampak dari Surat Keputusan Walikota No. 551.2/549/Dishub/2017 tentang pengoperasian dan lintasan angkutan peti kemas di wilayah kota Palu.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi :  Komnas HAM, Minta Polisi Percepat Penanganan Kekerasan di Lapas Parigi

Yenny selaku Ketua Alfi meminta kepada gubernur agar dapat memberikan bantuan saran dan kebijakan guna mencari solusi. Agar para pelaku usaha, khususnya di jasa tersebut dapat terus berjalan semestinya.
Yenny mengungkapkan bahwa para pengusaha harus bongkar muat barang dari kendaraan kontainer ke kendaraan yang lebih kecil agar dapat mengantarnya ke gudang yang lokasinya kebanyakan berada di dalam kota Palu.

Menurutnya, itu menambah biaya pengiriman dan secara otomatis konsumen juga dibebankan atas peraturan tersebut.
Gubernur Longki menerima positif suara dari para pelaku usaha logistik. Ia pun mengatakan bahwa urusan logistik merupakan kepentingan bersama, baik itu pelaku usaha, pemerintah kota, pemerintah provinsi, bahkan ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Prinsipnya kita dukung, apa kira-kira yang pemerintah bisa bantu mengenai masalah logistik, dan kita juga perlu hormati dan lihat konsistensi wali kota mengenai hal ini,” katanya.
Longki menambahkan, perlu diatur terperinci mengenai jam operasional kendaraan kontainer secara bersama. Dengan melihat pertimbangan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga aturan dapat ditegakkan sekaligus perekonomian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Masalah kerja harus malam memang itu aturan. Di Jakarta saja kontainer tidak masuk jalan tol. Cuma kalau ada ketentuan kota kabupaten ada kebijakan tertentu yang perlu diambil untuk kepentingan bersama. Dan bagaimana teman-teman pengusaha dan memberi sosialisasi kepada kawan-kawan buruh untuk bekerja secara shift”, tuturnya.
Ia pun memaparkan bahwa urusan logistik menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya angka kemiskinan. Karena itu gubernur mengungkapkan akan segera mengambil langkah, dengan mengadakan pertemuan lebih lanjut mengenai hal ini bersama wali kota.
Ketua Kadin Sulteng, Arus Abdul Karim, mengamini apa yang disampaikan gubernur. Ia menginginkan adanya jalan tengah, yang menguntungkan semua pihak.

Pilihan Redaksi :  Tim ISO Lakukan Surveillance Audit ISO UPT Perpustakaan, FMIPA dan LPPM Untad

Menurutnya permasalahan ini terus berlanjut karena lokasi pergudangan mayoritas berada di wilayah dalam kota Palu. Seharusnya lokasi pergudangan sudah mulai direlokasi keluar dari wilayah perkotaan.

Menurutnya ini pun membutuhkan waktu dan kemauan.

“Kita harus mendukung kebijakan tetapi juga harus ada win-win solution,” katanya.MAN

Baca Juga