PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola didampingi Wakil Gubernur, Rusli Dg. Palabbi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Rehabilitasi dan Rekontruksi Dampak Bencana di ruang Polibu, Senin (16/11/020).
Pada kesempatan itu, gubernur menyampaikan, ada agenda besar yang dibicarakan dalam agenda rakor penanggulangan bencana,
Pertama, evaluasi sudah sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pada masing -masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal, dalam hal ini balai-balai yang diberikan tugas dan kewenangan.
“Kedua, saya minta seluruh OPD agar menyampaikan secara terbuka berapa anggaran yang saudara kelola di dalam penanganan rehabilitasi dan rekontruksi,” jelas gubernur.
Ketiga, gubernur meminta agar OPD dan instansi vertikal dapat mensosialisasikan berapa jumlah anggaran yang dikelola dan sumber anggarannya.
Keempat, gubernur berharap agar kepala BPKAD dapat menyampaikan berapa jumlah anggaran yang masuk ke dalam kas daerah, dan pemanfaatannya yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD), kecuali bantuan Pemprov DKI Jakarta, karena pemanfaatan bantuan itu sesuai permintaan dari Pemprov DKI Jakarta untuk perbaikan infrastruktur jalan terdampak bencana.
“Saya harapkan agar kita luruskan informasi yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu lanjut gubernur, untuk OPD yang menggunakan dana bantuan, seperti Dinas Pertanian serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harapannya bagi semua pihak bisa menjawab dan menyampaikan kepada masyarakat, terkait pemanfaatan dana rehab dan rekon yang dikelola.
Ia menyampaikan, hasil komunikasinya dengan Direktur Bisnis PLN, pembiayaan pembangunan jaringan ke lokasi Huntap dibiayai secara bersama sesuai proposal pembiayaannya, sebesar Rp1,8 miliar. Di mana Balai Prasarana Wilayah Kementerian PUPR sudah menyediakan anggaran sebesar Rp400 juta. Selanjutnya pemerintah provinsi akan menyediakan anggarannya sebesar Rp500 juta.
