Gubernur Sulteng Larang Keras Pungutan di Sekolah

Anwar Hafid

BESUSU TENGAH, MERCUSUAR – Pada rapat bersama seluruh pimpinan OPD, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan agar tidak ada lagi berbagai bentuk pungutan di sekolah, khususnya tingkat SMA dan SMK di Sulteng. 

Pada rapat bersama tersebut, Gubernur Sulteng menginginkan implementasi Berani Cerdas, jadi tidak ada lagi berbagai pungutan di sekolah. Pihaknya juga akan berupaya untuk bisa memberikan beasiswa sebesar-besarnya kepada para siswa yang ingin melanjutkan kuliah dan para pegawai ASN di lingkungan Provinsi Sulteng, untuk bisa mengikuti pendidikan yang lebih tinggi menggunakan beasiswa tersebut. 

“Kami menegaskan kepada Kepala Disdik Sulteng, selama saya menjabat menjadi Gubernur Sulteng, tidak ada lagi berbagai pungutan di sekolah dalam bentuk apa pun. Kami juga akan secepatnya melaksanakan rapat bersama seluruh kepala sekolah di Sulteng untuk membahas permasalahan tersebut, sehingga bisa memberikan solusi yang baik untuk sekolah,” kata Gubernur Sulteng, Rabu (5/2/2025).

Pihaknya mengatakan, sebelumnya banyak mendapatkan laporan dari orang tua siswa, bahwa mereka biasanya membayar hingga Rp5 juta untuk anak mereka turun mengikuti prakerin, khususnya di SMK untuk jurusan Keperawatan. Jumlah tersebut menurutnya sangat besar, apalagi jika siswa tersebut dari kalangan tidak mampu, maka akan sulit bagi mereka mencari uang untuk membayar praktik tersebut. 

“Kami akan melaksanakan rapat bersama kepala sekolah di Sulteng, untuk membahas persoalan pencegahan pungutan tersebut. Jika memang mereka membutuhkan dana, maka pemerintah harus menyiapkan dana untuk sekolah tersebut, bagaimana pun caranya. Jadi sekolah tidak akan lagi melakukan berbagai pungutan kepada para siswanya,” terangnya.

Pihaknya bercerita, sekelas ASN saja jika tiba-tiba dimintai pembayaran Rp5 juta untuk biaya sekolah, maka mereka akan kesulitan untuk mencari uang tersebut. Apalagi siswa dari kalangan yang kurang mampu, maka akan sulit bagi mereka untuk membayar uang sekolah anak mereka. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulteng ke depan. UTM 

Pos terkait