PALU, MERCUSUAR – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tengah, Syam Zaini, memberikan apresiasi kepada para guru, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait situasi politik, baik politik nasional secara umum maupun politik di daerah secara khusus. Menurutnya, sebagai warga negara, para guru juga memiliki hak-hak politik. Namun, Syam menegaskan para guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh ikut serta berpolitik praktis.
“Saya sangat mengapresiasi kalau guru itu melek politik, dalam artian mengetahui bagaimana perpolitikan di Indonesia dan daerah. Bukan guru terlibat dalam politik praktis, karena sebagai ASN guru memiliki hak-hak politik, namun ada aturan-aturan yang harus ditaati,” kata Syam, di Gedung Guru Indonesia (GGI) Sulteng, Kamis (20/02/2020).
Menurutnya, pengetahuan politik bagi para guru dipandang penting, salah satunya agar para guru mengerti proses politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan guru dan pendidikan. Ia mencontohkan, bagaimana para guru dapat menghasilkan UU Perlindungan Guru, jika para pembuat UU yakni legislatif yang terpilih, justru orang-orang yang tidak berpihak pada guru.
“Kami tidak memberikan acuan kepada siapa, karena harus bersikap netral, tidak memihak dan mengampanyekan. Silakan guru melihat dengan baik, dengan hati jernih, objektif, ketika memang kita menginginkan adanya perbaikan ke arah guru dan pendidikan,” jelasnya.
Syam juga mengimbau kepada para guru, utamanya yang berstatus PNS, untuk tidak bermain-main di ranah politik, atau ikut serta berpolitik praktis. Ia mengingatkan jangan sampai para guru tersebut terbukti melanggar aturan, lalu justru menganggap diri sebagai korban politik.
“Jangan sampai kita terkena aturan-aturan yang mengikat, dan nantinya justru merasa menjadi korban politik, padahal itu karena kita bermain-main di ranah politik, meskipun hanya di ‘pinggir-pinggirnya’. Saya sangat berharap agar para guru lakukan tugas sebagai pendidik dengan maksimal, serta jangan buta terhadap perpolitikan di Indonesia, dan daerah pada khususnya,” pungkasnya. IEA
