PALU, MERCUSUAR – Memperingati Hari Disabilitas Internasional 2025, Pemerintah Sulteng terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan pendidikan bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas, melalui program unggulan Berani Cerdas yang menjadi bagian dari visi-misi Gubernur Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng, Yudiawati V. Windarrusliana mengatakan, berbagai bantuan telah disalurkan untuk memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan motivasi siswa-siswi berkebutuhan khusus di seluruh wilayah Sulteng.
“Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus, Pemprov Sulteng memberikan bantuan 309 buah seragam sekolah untuk SLB Negeri di Kabupaten Parigi Moutong hingga Kabupaten Buol, dengan rincian SD LB 116 seragam, SMP LB 112 seragam, SMA LB 81 seragam,” katanya Rabu (3/12/2025).
Pihaknya menambahkan, pemerintah juga menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, terdiri atas, kursi roda 20 buah, kruk/tongkat 20 buah, hingga alat bantu dengar 20 buah,
sehingga totalnya mencapai 60 unit alat bantu.
“Pada tahun anggaran 2025, seluruh SLB negeri maupun swasta di Sulteng telah ditetapkan sebagai penerima BOSDA. Khusus SLB swasta, pemerintah juga menyediakan bantuan SPP dan uang pangkal bagi siswa tidak mampu untuk masa enam bulan,” terangnya.
Pemerintah Provinsi juga menyiapkan kebijakan lanjutan tahun 2026 berupa beasiswa bagi guru SLB untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB).
Melalui program revitalisasi pendidikan dari Pemerintah Pusat tahun 2025, sebanyak enam SLB di Sulteng memperoleh bantuan pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, peningkatan sanitasi, serta penyediaan Smart TV di seluruh SLB sebagai dukungan pembelajaran digital.
Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan digitalisasi pembelajaran pada satuan pendidikan.
“Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sulteng yang mengikuti pendidikan khusus tercatat sebanyak 1.701 anak. Namun, masih terdapat 587 anak yang belum mengenyam pendidikan,” tambahnya.
Dinas Pendidikan Sulteng mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain pendataan terpadu untuk memastikan keberadaan 587 anak yang belum bersekolah melalui pendataan bersama dukcapil, pemerintah desa, cabang dinas, dan instansi terkait. Kemudian, instruksi ke Kepala SLB, di mana kepala sekolah di seluruh kabupaten/kota diminta melakukan penjaringan anak berkebutuhan khusus untuk diarahkan bersekolah di SLB maupun PKBM. Terakhir, mendorong pemerintah kabupaten/kota diminta menyiapkan lahan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta membuka akses pendidikan yang dikelola masyarakat.
Hingga saat ini jumlah SLB di Sulteng baru mencapai 33 sekolah, jumlah yang dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan sebaran penduduk. Oleh karena itu, Pemprov Sulteng terus berupaya memperluas layanan pendidikan inklusif di masa mendatang. UTM
