LOLU UTARA, MERCUSUAR – Forum yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Rakyat, Senin (16/9/2019) melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Palu, dengan tuntutan meminta anggota DPRD Kota Palu untuk menghentikan kekerasan dan intimidasi terhadap kaum marjinal.
Koordinator Lapangan (koorlap) Aliansi Perjuangan Rakyat, Zul mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena adanya laporan dari anak punk dalam hal ini, telah terjadi
pemukulan, penganiayaan, menyeret dan menggunting rambut mereka, dan diduga tindakan itu oknum Satpol PP.
Berdasarkan pada hal itu, para pengunjukrasa ini menganggap bahwa tindakan ini merupakan dampak dari mahalnya biaya pendidikan dan sempitnya lapangan kerja, sehingga mempersulit akses pemuda terhadap sektor pendidikan dan lapangan kerja, dan menciptakan tenaga pengangguran yang begitu menumpunk yang memaksa pemuda menjadi lumpen perkotaan yang hidup dalan jerat kemiskinan dan bertahan hidup dengan cara mengamen, pedagang kaki lima (PKL).
“Kami meminta ketua DPRD Kota Palu untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap komunitas anak punk untuk berkarya, memberikan jaminan terhadap semua kaum marjinal untuk mendapatkan perlindungan dan tidak terjadi lagi intimidasi dan usut tuntas kasus penganiayaan terhadap komunitas punk,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Palu, Ikhsan Kalbi yang menerima massa tersebut menjelaskan, dirinya akan mengelar hearing terkait kekerasan yang telah dilakukan oknum Sat Pol PP tersebut.
“Kami akan hearing mereka tapi setelah saya dilantik sebagai definitif, karna saat ini kami masih fokus untuk membahas tatib dan pembentukkan komisi,” jelasnya. RES
