TONDO, MERCUSUAR – Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) 2 di Kelurahan Tondo akhirnya dimulai, Kamis (5/1/2023). Pembangunan Huntap II ditandai dengan kegiatan ground breaking yang dihadiri langsung Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. Sesuai rencana, di Huntap Tondo II akan dibangun sebanyak 1.050 unit sekaligus dengan infrastruktur permukiman yang ada di kawasan tersebut.
Dalam sambutannya, Hadianto berterima kasih kepada seluruh tokoh dan masyarakat Kelurahan Tondo untuk bisa menerima pembangunan Huntap Tondo II. Menurutnya masalah utama keterlambatan pembangunan Huntap di Kota Palu disebabkan oleh masalah lahan yang bersengketa dengan masyarakat.
“Alhamdulillah melalui tanggungjawab yang diberikan Pak Wapres kepada saya terkait dengan penyelesaian sengketa di masyarakat, solusi yang kami berikan dapat diterima baik oleh masyarakat lewat program Konsolidasi Tanah (KT) yang mendapat dukungan dari Kementerian ATR/BPN baik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu,”ungkap Hadianto.
Ia mengatakan program KT berjalan dengan baik sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat yang kemudian masalah klaim lahan ataupun sengketa lahan dapat diterima baik.
“Alhamdulillah win-win solution yang ditawarkan Pemerintah kepada masyarakat, saat ini dalam proses, terima kasih masyarakat Tondo,” ungkapnya.
Ia menjelaskan khusus KT di Kelurahan Tondo untuk RTRW dan RDTR Kota Palu telah mendapatkan Persub dari Kementerian ATR/BPN. Dalam RTRW dan RDTR itu juga, katanya Pemerintah Kota Palu telah memasukkan perencanaan kota baru sebagai kota mitigasi Kota Palu kedepan yang berada di kawasan Tondo II.
Ia mengatakan bahwa Bank Dunia sejak awal menekankan kepada pemerintah bukan hanya Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah bahwa Bank Dunia tidak menginginkan adanya perselisihan atau apapun dalam proses pembangunan Huntap ini.
Oleh karena itu, katanya Pemerintah Kota Palu bersandar dengan dukungan dari Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian melakukan langkah dan upaya yang bisa diterima baik oleh semua pihak.
Wali kota mewakili seluruh masyarakat Kota Palu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo atas perhatian yang sangat baik kepada masyarakat terkhusus dalam menghadapi bencana 2018 silam sampai dengan proses akhir yang dijalani hari ini.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hutang kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian klaim atas lahan ini, sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan jangan sampai hal ini terlewatkan dan terlupakan.
“Pemerintah terkhusus Pemerintah Kota Palu memiliki tanggung jawab atas penyelesaian lahan yang berada terkhusus di wilayah Tondo maupun Talise. Dan ini juga menjadi jawaban kepada masyarakat, bahwa Pemerintah tidak akan mengelabui masyarakat. Pemerintah akan menyelesaikan semua proses-proses itu, hanya perlu dipahami bahwa proses ini memiliki mekanisme yang harus dilewati sebagai tahapan legalitas formal yang kemudian masyarakat Tondo maupun Talise akan mendapatkan legalitas formal atas hak yang akan mereka dapatkan. Sehingga kedepan tidak berkonflik lagi,” jelasnya.
Wali Kota mengatakan perlu menjadi catatan bersama bahwa ketika kita menginginkan pertumbuhan yang baik di kota ini, maka salah satu unsur penguatnya adalah kepastian hukum. Dengan kepastian hukum yang ada, maka akan dapat menjamin siapapun berinvestasi aman dan baik di Kota Palu.
“Kami juga berharap fasilitas pendukung dapat selesai dalam waktu bersamaan. Karena terkadang yang menjadi penghambat masyarakat kita untuk bisa menghuni hunian yang sudah disiapkan dikarenakan masalah lain seperti lambatnya air yang masuk dan lainnya,” harapnya.RES
