PALU, MERCUSUAR – Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan seri seminar daring (webinar), Rabu (9/9/2020). Seminar daring bertajuk Mengawal Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Masa Pandemi ini, pada seri perdananya mengusung tema Perkembangan Terbaru pada Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketua IAI Wilayah Sulteng, Dr. Muh. Ikbal A, SE., M.Si., AK., CA dalam sambutannya pada pembukaan seminar daring tersebut mengatakan, inisiatif pelaksanaan seminar daring ini untuk menyikapi Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Menurut Muh. Ikbal, implementasi UU ini harus dikawal, terutama bagaimana mekanisme kontrolnya untuk memastikannya tata kelola keuangan negara tertib dan sesuai kriteria yang ditentukan.
Seminar daring ini sendiri kata dia, akan diupayakan dilaksanakan setiap bulan dengan tema-tema berbeda setiap serinya. Pihak IAI wilayah Sulteng, BPK Perwakilan Sulteng, Perwakilan BPKP Sulteng dan pihak Untad kata dia, yang akan merumuskan tema-tema seri seminar daring selanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng, Muhaimin, SH., M.Si., CSFA yang didapuk sebagai pembicara kunci menjelaskan, dalam data perkembangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD antara tahun 2014-2018, opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula hanya 47 persen pada 2014, menjadi 82 persen pada 2018.
Lanjut Muhaimin, dalam data permasalahan LKPD tahun 2018, total permasalahan mencapai 12.117 kasus dengan kerugian mencapai Rp2.19 triliun. Menurutnya ada dua permasalahan utama yang menyebabkan hal tersebut, yakni kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan permasalahan kepatuhan.
Seminar daring ini juga menghadirkan sejumlah pembicara lainnya, seperti Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Beligan Sembiring, SE., AK., CA., MM., QIA, anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Dr. Dwi Martani, CPA., CA, Pemeriksa Madya BPK Perwakilan Sulteng, Dr. Eko Yulianto, M.Sc., CA., CFE. Seminar daring ini dimoderatori oleh Ketua Jurusan Akuntansi FEB Untad, Dr. Muh. Din, SE., M.Si., AK., CA., AAP A., ACPA.
Seminar daring ini diikuti oleh 500-an peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti pihak BPK, BPKP, pemerintah daerah, serta pihak akademisi. JEF
