PALU, MERCUSUAR – Indeks reformasi birokrasi mencakup tiga hal, yakni bersih dengan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.
Demikian dikatakan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina S SH MAP saat rapat evaluasi reformasi birokrasi KemenPAN RB secara virtual yang diikuti Asisten Administrasi Umum Hukum dan Organisasi Pemprov Sulteng, Moeliono di ruang vidcom Kantor Gubernur, Kamis (13/8/2020).
Dalam evaluasi reformasi, katanya, terdapat beberapa hal penting yang harus dipenuhi, yakni manajemen perubahan, akuntabilitas kinerja, program bisnis, struktur organisasi, manajemen SDM, dan pelayanan publik.
“Dalam melakukan evaluasi reformasi dan birokrasi, terdapat alur yang akan dilalui yakni ; pertama aplikasi Kemenpan-RB, kedua menentukan tim evaluator, ketiga analisa nilai, keempat pra evaluasi, kelima desk evaluasi, keenam field, selanjutnya penentuan panel 1, 2 dan 3 dan terakhir laporan hasil evaluasi,” jelasnya.
Menurut Natalina, pihaknya juga akan melakukan pembangunan zona integritas yang bertujuan membangun program kerja birokrasi yang anti korupsi, serta bekerja dengan etos tinggi untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi.
Selain Asisten Administrasi Umum Hukum dan Organisasi, Moeliono turut hadir kegiatan itu, antara lain Kepala Balitbang dan Inovasi, Adi Joyo Dauda dan Inspektur Inspektorat Daerah, Muhammad Muchlis. BOB
