LOLU UTARA, MERCUSUAR – Masalah stunting (kurang gizi), fenomena ageing population (penuaan penduduk), bonus demografi dan isu krusial lain jadi pembahasan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (28/3/2019) di Hotel Santika Palu.
Rapat tersebut dihadiri unsur OPD bidang pengendalian penduduk dan mitra kerja BKKBN, yang secara resmi dibuka Asisten Pemerintahan dan Politik, Ir. H. Faisal Mang, MM.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny C. Soriton, S.Sos, dalam sambutannya mengatakan, tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah untuk menjabarkan tindak lanjut rakor nasional program KKBPK dan meningkatkan sinergi BKKBN dengan Pemda dalam menyukseskan program KKBPK yang terintegrasi di Sulteng.
Sementara, Faisal Mang menyampaikan, ada sejumlah pencapaian KKBPK di Sulteng, seperti kesadaran ber-KB masyarakat yang makin tinggi yaitu 6 dari 10 pasangan usia subur telah jadi peserta aktif. Akan tetapi hal itu tidak berkorelasi dengan laju pertumbuhan penduduk Sulteng yang cenderung tinggi yaitu 1,94 persen per tahun, lebih tinggi daripada nasional yang hanya 1,49%.
Diantara pemicunya adalah fertilitas yang masih tinggi, dan banyak dialami remaja usia 15-19 tahun dengan data 60 kelahiran hidup pada 1000 remaja perempuan. Ironis karena anak-anak justru melahirkan anak-anak pada usia tersebut.
“Mestinya mereka menikmati masa sekolah bukan justru menimang dan merawat bayi dan anak,” tutur Faisal Mang.
Untuk menurunkan fertilitas, dia memminta melembagakan peningkatan usia perkawinan khususnya lewat program Generasi Berencana atau GenRe, sedangkan terkait stunting di Sulteng, banyak dijumpai di wilayah Banggai dan Parigi Moutong, olehnya perhatian lintas sektor, mutlak diperlukan guna memperbaikinya.
Lebih jauh, Faisal menekankan program KKBPK adalah proses awal menentukan kualitas SDM. “Dengan hanya mempunyai keluarga kecil akan memberi kesempatan kepada keluarga untuk memperhatikan pengasuhan dan menumbuhkembangkan anak menjadi SDM handal,” ujarnya.
Sementara Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Dr. Dwi Listyawardhani menjelaskan bahwa pendekatan KKBPK adalah kolaborasi penerapan siklus dasar kehidupan dan pilar-pilar pembangunan keluarga menuju kesejahteraan.
“Keluarga adalah basis utama pembangunan bangsa dan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, perihal stunting yang membuat Indonesia masih tertinggi ke-5 di dunia akan disiasati dengan inovasi kampung KB. Bila sebelumnya kampung KB untuk menyentuh desa-desa yang serba minus atau tertinggal, maka kini kampung KB jadi pendekatan menyelesaikan kasus stunting.
Adapun penyebaran kampung KB mencapai 14 ribu saat ini dan 339 diantaranya ada di Sulteng. Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan MoU sinergitas program KKBPK dengan OPD, instansi vertikal, perwakilan media dan para mitra BKKBN Sulteng.
Turut hadir, Wakil Bupati Sigi, Paulina yang berkesempatan membagi pengalaman sukses Kabupaten Sigi menerapkan program KKBPK di Sulteng dan berujung penghargaan Anugerah Kencana dari BKKBN. AMR/*
