PALU, MERCUSUAR- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa tidak akan ada lagi lahan bermasalah untuk untuk pembangunan hunian tetap (huntap) baik di Kelurahan Duyu maupun di Kelurahan Tondo dan juga di wilayah Kabupaten Sigi.
”Saya sudah pastikan kepada pak gubernur, wali kota dan bupati, Alhamdulilah urusan lahan sudah rampung. Saya juga sudah menelpon langsung menteri BPN dan clear soal lahan,” ujar presiden.
Jokowi melanjutkan, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan huntap bukanlah soal konstruksi maupun anggaran, namun karena permasalahan lahan yang tak kunjung selesai, olehnya presiden memastikan kepada gubernur, bupati maupun wali kota bahwa permasalahan sudah selesai, dan sekarang pihak-pihak yang terlibat seperti NGO yang mau membantu pembangunan huntap, disilakan menyelesaikan pekerjaan huntap yang kemarin sempat terkendala.
“Jadi diperkirakan tahun 2020 hunian yang ada, sudah dapat ditinggali warga, jadi saya minta cepatlah karena ini kan ditunggu oleh masyarakat yang terdampak bencana,” kata presiden.
Seperti diketahui sebelumnya, Wali Kota Palu, Hidayat mengaku kesal atas ulah pimpinan dan pejabat Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulteng yang tidak pernah melibatkan Pemerintah Kota Palu dalam pembahasan maupun penentuan lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.
“Beberapa kali mereka rapat membicarakan mengenai penentuan lokasi untuk huntap korban bencana, tapi kami tidak pernah diajak. Kami sangat menyayangkan,” ucap wali kota.
Padahal lokasi lahan huntap berada di wilayah Kota Palu sehingga apapun yang dilakukan di atas tanah Ibu kota provinsi Sulawesi Tengah itu, setidaknya atas sepengetahuan Pemkot Palu.
“Ini tidak. Tiba-tiba mereka (Kanwil ATR/BPN Sulteng) sudah tentukan lokasinya dan penloknya, ditandatangani oleh Gubernur Sulteng. Padahal waktu bertemu Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Istana Negara, dia sampaikan kalau penanganan pascabencana atas sepengetahuan Pemkot Palu dan Pemprov Sulteng,”ujarnya.
Ia kesal saat Kanwil ATR/BPN Sulteng mengubah-ubah penlok lahan huntap hingga tiga kali tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan Pemkot Palu yang berakibat pihak-pihak yang memastikan memberi bantuan huntap, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia mengancam menarik bantuannya karena lokasi huntap yang mereka anggap tidak jelas.
“Padahal penloknya sudah ditandatangani Gubernur Sulteng. Mereka ubah-ubah lagi. Ini ada apa? Kenapa sampai diubah-ubah begitu. Setidaknya ajaklah kami diskusi membicarakan mengenai lahan huntap ini karena kami pemerintah daerah di sini,” ujarnya.
Dalama kunjungan kerjanya, Presiden RI, Jokowi didampingi Ibu Iriana bersama sejumlah menteri, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Wali Kota Palu, Hidayat, Bupati Sigi, Irwan Lapata mengunjungi huntap yang sementara dalam tahap pembangunan di Kelurahan Duyu serta huntap di Kelurahan Tondo, usai meninjau progress pembangunan tersebut kedua lokasi huntap itu, rombongan presiden kembali ke Jakarta melalui bandara Mutiara Sis Aljufri Palu.
Sementara korban gempa, tsunami, dan likuefaksi yang tergabung dalam Pasigala Centre, Sulawesi Tengah mengharapkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah terdampak bencana tersebut, di Palu, dapat menemukan bobroknya penanganan pascabencana tersebut yang dilakukan oleh pemerintah.
Sekjen Pasigala Centre, Khadafi Badjerey mengemukakan kunjungan Presiden RI ke Sulteng, merupakan bentuk perhatian kepada Sulteng khususnya daerah terdampak bencana 28 September 2018, terkait proses penanganan pascagempa. Namun, sangat disayangkan, Presiden tidak mendapat informasi sesungguhnya, terkait fakta lapangan bobroknya penanganan setelah bencana tersebut.
“Kunjungan Presiden ke Kelurahan Duyu dan Tondo untuk melihat kemajuan pembangunan hunian tetap (huntap), semoga dapat menemukan fakta-fakta lain. Sebab kami yakin satgas penanggulangan pascabencana atau rehabilitasi dan rekondisi (kementrian/lembaga) dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tidak, bahkan terkesan menutupi fakta sesungguhnya. Sebab ini terkait kinerja mereka yang lamban dan tidak sesuai harapan korban,” ujar Khadafi.
Korban bencana mengharapkan Presiden Jokowi menemukan langsung fakta lapangan berkaitan dengan dana santunan kematian belum terdistribusi rata pada ahli waris keluarga korban. Dana jaminan hidup lambat turun dan belum terdistribusi sesuai jumlah korban, implementasi program hunian melalui dana stimulan yang rumit dan tidak sesuai harapan korban.
Kemudian, korban juga berharap Presiden menemukan fakta langsung terkait pembangunan di zona terlarang untuk masyarakat, namun boleh bagi hotel, galian C, mall dan seterusnya, yang terkesan tebang pilih dan tanpa kejelasan status keperdataan serta rencana pemanfaatannya yang memberikan manfaat bagi warga pemilik lahan.
Presiden juga diharap menemukan fakta sekaligus mengevaluasi proyek-proyek pembangunan huntap yang berkaitan relokasi korban, yang tidak melibatkan warga korban bencana sebagai kegiatan produktif yang juga dapat dimaknai bagian dari proses pemulihan ekonomi korban. Kemudian, mengenai tidak adanya layanan informasi dan aduan satu pintu bagi korban.AMR
