PALU, MERCUSUAR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara Lokakarya Jurnalisme Kebencanaan, di Salahsatu hotel di Kota Palu, Jum’at (26/5/2023).
Kegiatan itu mengangkat tema “Pendekatan Sinergi dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah”.
Bertindak sebagai keynote speaker, Ahmed Kurnia, Koordinator Komisi Pendidikan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Ahmed Kurnia membawakan materi bertajuk, Jurnalisme Kebencanaan, Pendekatan Sinergi dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng.
Pemateri diskusi panel dalam kegiatan tersebut, menghadirkan Udin Salim, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Sulteng bertajuk Prinsip, Fungsi dan Tugas Jurnalis dan Temu Sutrisno Sekretaris PWI Sulteng membawakan materi, peran serta media dalam mendukung penyebaran informasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng.
Diskusi ini dimoderatori oleh Muslich Basri dan Malindo Adhi S sebagai co. Moderator dari PMC CSRRP
Ahmed Kurnia sebagai keynote speaker menekankan point-poin penting yang kemudian menjadi kunci dalam pembahasan pada Lokakarya ini.
Menurut Ahmed, Jurnalisme Kebencanaan merupakan genre baru. Sebagai wilayah yang rawan bencana, Indonesia, terutama wilayah Sulteng, akan menjadi kiblat bagi jurnalisme kebencanaan.
“Kita telah berpengalaman menangani berbagai bencana alam, karena itu sangat tepat jika Kementerian PUPR mengadakan Lokakarya ini,” katanya.
Menurut Ahmad, media harus mencerahkan dan mengedukasi. Para jurnalis harus memperhatikan sumber berita yang legitimate dan akurat.
“Dalam jurnalisme kebencanaan, wartawan harus memiliki keberpihakan kepada kemanusiaan,” jelas Ahmed.
Selanjutnya pada sesi Diskusi Panel menghadirkan dua Narasumber, yaitu Udin Salim dan Temu Sutrisno. Keduanya menyampaikan materi yang lebih praktis berbasis pengalaman wartawan dalam meliput bencana, sehingga memancing dinamika forum lebih hangat.
Udin Salim menekankan pentingnya pemulihan psikologis, tidak melukai perasaan korban, kontinuitas berita dan autentik.
“Media tidak boleh mencampur adukkan fakta dan opini serta tidak menghakimi,” ungkapnya.
Sementara, Temu Sutrisno menekankan bahwa jurnalisme kebencanaan lebih menitikberatkan pentingnya informasi kemanusiaan yang imparsial, memenuhi hak-hak penyintas dan lebih dari itu, Pers harus menjadi media sambung rasa.
Poin menarik, Temu menekankan perlunya berpijak pada Jernalisme Kemanusiaan dan Kebangsaan.
“Jurnalisme Kebencanaan harus berdiri di atas nilai kemanusiaan. Dalam liputan kita juga mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan bisnis media. Inilah jiwa pers kebangsaan yang menuntun kita menjadi media sambung rasa. Menyambungkan suara masyarakat sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah. Dalam konteks ini media menerapkan jurnalisme dua arah, menjadi moderator antara kepentingan korban bencana dan pemerintah dalam program recovery, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana,” terang Temu.
Menurut Temu, jurnalisme Kebencanaan juga berkelindan dengan jurnalisme data. “Data harus akurat. Untuk itu perlu dibangun relasi dan komunikasi yang baik antara pers dengan pemerintah selaku penanggung jawab program rehab rekon dalam penanganan bencana,” tuturnya.
Dalam sambutan sekaligus pembukaan, Ketua Satgas Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah, Arie Setiadi Moerwanto yang dibacakan oleh Ir. Dedy Permadi, CES, selaku Ketua Harian Satgas menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam membangun hubungan sinergi dengan para wartawan yang tergabung dalam media lokal dan nasional, serta para pengiat media sosial.
“Kami berharap, melalui kegiatan ini dapat terbangun hubungan sinergis dan kesepahaman dalam melaksanakan fungsi keterbukaan informasi publik untuk mengawal informasi dan pemberitaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah,” katanya.
PUPR terus berupaya memberikan informasi dan berita kepada masyarakat, dengan menyediakan situs informasi dan berita yang dapat diakses di Sitaba-Sulteng, media sosial CSRRP, situs-situs resmi yang dikelola oleh Kementerian PUPR, layanan pers-conference, serta release berita yang dimuat di media lokal dan nasional.
“Lokakarya Jurnalisme Kebencanaan merupakan upaya mendekatkan kepada konsep dan implementasi jurnalisme kebencanaan, yang mengutamakan kepentingan informasi dengan prinsip jurnalisme yang akurat, humanis, komitmen menuju rehabilitasi, kontrol dan advokasi,” tegasnya.
Lokakarya yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari unsur media local – nasional, cetak, elektronik dan online tersebut menyepakati empat poin kesimpulan atau rekomendasi.
Pertama, media memiliki peran strategis sebagai duta masyarakat dan mitra pemerintah dalam memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.
Kedua, membangun relasi dan komunikasi antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dengan pers untuk menginformasikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah.
Ketiga, mendokumentasikan proses, cerita, narasi, dan best practice dari penanganan bencana sejak tanggap darurat hingga fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Sulawesi Tengah.
Keempat, keberlanjutan lokakarya yakni membentuk forum diskusi ramah tamah, lomba jurnalisme, lokakarya, dan lain sebagainya dalam rangka membangun kemitraan media dan pemerintah. MAN/TMU
