Kanwil Kemenkumham Sulteng, Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota di Sulteng Raih Predikat KKPHAM 2024

Rapat pengumpulan dan pendampingan KKPHAM yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Sulteng yang dihadiri oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota di Sulteng, Selasa (23/4/2024). FOTO: DOK KEMENKUMHAM SULTENG

BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menargetkan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) pada tahun 2024.

Hal tersebut ditegaskan, saat kegiatan rapat pengumpulan dan pendampingan KKPHAM yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Sulteng yang dihadiri oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota di Sulteng, Selasa (23/4/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina menegaskan, target tersebut merupakan komitmennya bersama dengan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, KKPHAM merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, sekaligus menjadi sebuah mekanisme pemantauan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban HAM.

“Target kami adalah seluruh kabupaten/kota di Sulteng meraih predikat KKPHAM pada tahun 2024,” kata Hermansyah Siregar.

Untuk mencapai target tersebut kata Hermansyah, Kemenkumham Sulteng akan terus melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam memenuhi indikator penilaian KKPHAM.

“Kegiatan ini menjadi komitmen kita bersama, kami akan melakukan secara kontinu untuk pendampingan kepada kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen dan verifikasi data,” ujar Hermansyah Siregar.

Hermansyah Siregar juga menguraikan, sebanyak 120 indikator yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota. Indikator tersebut menggambarkan pelaksanaan HAM yang memuat indikator struktur, yakni keberadaan Peraturatan Perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan HAM, upaya teknis pelaksanaan HAM seperti program, kegiatan, aksi, alokasi anggaran dan sarana prasarana, hingga indikator struktur dan proses yang dapat dilihat di jangka menengah dan jangka Panjang.

Ia juga menyebutkan, hingga April 2024, pihaknya telah menerima dan memeriksa 13 data penilaian KKPHAM oleh pemerintah daerah. Hal itu menurutnya akan terus dilakukan pemeriksaan, sehingga pelaksanaan KKPHAM dapat berjalan lebih optimal.

Pos terkait