PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov, Moeliono, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Arnold Firdaus, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2021, yang digelar oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (2/3/2021).
Plh. Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Sri Purwaningsih menyampaikan, Kartu Prakerja adalah program peningkatan kapasitas pengembangan kompetensi kerja, yang dibutuhkan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Namun dalam perkembangannya ujar Sri, pelaksanaan program ini bersamaan dengan adanya pandemi Covid – 19, maka pelaksanaan program kartu Prakerja kemudian menjadi bagian dari bantuan social, untuk penanggulangan dampak pandemi Covid – 19, yang berbentuk program bantuan biaya pelatihan dan insentif, bagi para pekerja dan para pencari kerja, serta pelaku usaha mikro kecil.
Menurutnya, pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2020, telah dimulai sejak April dan berakhir pada November. Masyarakat menurutnya, merespon baik dan sangat antusias dengan program ini.
Sri Purwaningsih berharap, para kepala daerah dapat melaksanakan dengan baik Peratuan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2020, tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
Pj. Sekdaprov Moeliono menyambut baik penyampaian Plh. Dirjen Kemendagri dan menindak lanjuti sesuai dengan petunjuk yang ada.
“Kami akan menyampaikan kepada bapak gubernur, mengenai Peraturan Presiden, untuk segera ditindaklanjuti dengan kebijakan,” ujar Moeliono.
Moeliono mengaku akan melaporkan hasil rakor ini, dengan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, dengan kebijakan terhadap masyarakat Sulteng, yang menerima Kartu Prakerja, sesuai dengan kompetensinya. BOB
