PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Perubahan RPJMD 2016-2021 di gedung Pogombo kantor Gubernur, Jumat (30/8/2019).
Dalam sambutannya, Longki menyampaikan, bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Palu, Donggala, Sigi, di Sulteng tahun 2018 menjadi di antara faktor-faktor untuk merubah RPJMD Sulteng Tahun 2016-2021.
Gayung pun bersambut. Keinginan tersebut direspon Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat persetujuan Dirjen Bina Pembangunan Daerah sebagai legalitas merombak RPJMD.
Pada rancangan Perubahan RPJMD memuat penyempurnaan program, perubahan target, kinerja daerah, dan penambahan sejumlah indikator sebagai dampak dari bencana.
Longki mengatakan perubahan struktur perangkat kerja daerah dan regulasi sistematika penyajian dokumen RPJMD dari Kemendagri juga turut andil mendorong perubahan.
“Rancangan Perubahan RJPMD sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024,” katanya.
Pemprov Sulteng menurut Gubernur Longki, juga merespon positif keputusan memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Jelas ini merupakan salah satu isu strategis yang masuk dalam pembahasan perubahan, karena dampaknya diyakini menguntungkan bagi Sulteng yang bertetangga dengan Kaltim.
Ditambah lagi posisi Sulteng yang diapit antara ALKI II di Selat Makasar dan ALKI III di Perairan Maluku, sangat strategis dalam mendukung konektivitas tol laut. Ia yakin Sulteng bisa berperan memperkecil disparitas kawasan barat dan timur seiring penetapan ibu kota baru di Kaltim.
“Ini bisa menjadikan Sulawesi Tengah jembatan penghubung ke kawasan timur seperti Maluku Utara, Maluku dan Papua dengan mengembangkan jalan tol Tambu Kasimbar,” tutur Longki.
Tidak hanya itu, harapannya Sulteng dapat memasok kebutuhan – kebutuhan ibu kota baru yang sedang mempersiapkan infrastruktur termasuk pangan, tenaga kerja, energi, dan sebagainya.
Longki berpendapat, terbitnya Perpres 55 tentang kendaraan bermotor bertenaga baterai, juga jadi berkah investasi bagi Sulteng yang kaya bahan baku pembuatan baterai lithium, seperti nikel di Kabupatrn Morowali dan Morowali Utara.
“Saat ini di PT IMIP, Indonesia Morowali Industries Park sedang dibangun pabrik baterai lithium terbesar yang ditaksir mencapai Rp56 triliun,” ungkap Gubernur Longki.
Namun demikian, investasi tersebut belum memberi dampak signifikan bagi Sulteng. Oleh sebab itu diharapkan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai regulasi terkait investasi berskala besar tersebut, sehingg ada manfaat dan pendapatan bagi daerah ini dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Sulteng.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulteng, Alimudin Paada mengatakan unsur legislatif telah 3 kali bertemu dengan Bappeda beserta tim asistensi membahas Perubahan RJPMD. Ia pun berharap sebelum tanggal 25 September atau masa berakhirnya keanggotaan DPRD sebelum pelantikan anggota DPRD Provinsi terpilih Perubahan RJPMD tersebut telah ditetapkan.
“Minggu kedua September sudah harus selesai,” katanya.
Sebelumnya Direktur Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dr. Muhammad Hudori dan Staf Ahli Menteri PPN, Oktorialdi, menekankan bahwa perubahan RPJMD harus sinkron dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024 yang titik beratnya kepada 5 hal, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, serta penggunaan APBN yang efektif dan efisien.
Pada kesempatan itu, turut disampaikan beberapa capaian makro Sulteng tahun 2018 yang jadi sorotan, seperti kemiskinan yang masih lebih tinggi dibanding nasional sebesar 13,69 persen atau 5,17 persen perbedaannya. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng lebih kecil dari nasional yaitu 68, 9 persen berbanding 71,39 persen.
Sedang capaian yang diapresiasi adalah pertumbuhan ekonomi mencapai 6,38 persen atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 5,17 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,43 persen atau lebih kecil dari nasional yang berada di kisaran 5,34 persen.
Turut hadir Bupati Donggala, Kasman Lassa, Bupati Morowali Utara, Aptripel Tumimomor, Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, akademisi, para Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota se Sulteng, sejumlag pejabat Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Sulteng, dan NGO. BOB
