PALU, MERCUSUAR – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) melalui Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro pada Deputi Bidang Usaha Mikro, melaksanakan Pemasyarakatan Literasi Keuangan bagi Usaha Mikro melalui LAMIKRO, Rabu (6/12/2023). Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Palu ini, diikuti oleh 50 peserta, yang merupakan keluarga korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, yang memiliki usaha mikro.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng, Sisliandy Ponulele, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sangat merespon dan mendukung kegiatan ini, terutama kepada para pelaku usaha mikro. Kata dia, pengelolaan keuangan yang menjadi isu utama pelatihan ini, adalah salah satu kunci kesuksesan pengelolaan usaha mikro.
Pemprov Sulteng melalui Dinas Koperasi dan UKM kata dia, telah melakukan sejumlah hal untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha, perizinan usaha, pendampingan pemasaran, membangun kemitraan, pendampingan pembiayaan melalui KUR, kurasi produk, pemantauan mutu, dan hal-hal lainnya.
Selanjutnya, Direktur SKP-HAM Sulteng, Nurlaela Lamasitudju mengatakan, program ini adalah intervensi pertama yang dilakukan oleh Kemenkop-UKM kepada korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 di Sulteng. Intervensi ini sendiri, merupakan tindak lanjut dari upaya pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM yang dituangkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
“Program ini sendiri pada hakikatnya merupakan upaya memulihkan hak dan martabat warga negara, khususnya korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Untuk itu, pelatihan ini menjadi penting dalam upaya memulihkan hak dan martabat korban,” ujarnya.
Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputi Bidang Usaha Mikro pada Kemenkop-UKM, Darmono menyampaikan, selain untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan usaha, pelatihan ini juga merupakan ajang silaturahmi bagi para pelaku usaha yang ada.
Gubernur Sulteng diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, Fahrudin Yambas mengatakan, kegiatan ini sangat penting, sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi para pelaku usaha mikro. Literasi keuangan kata dia penting bagi pelaku usaha mikro.
Usaha mikro kata dia, saat ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia. Untuk itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, dalam hal tata kelola keuangan usaha, melalui aplikasi LAMIKRO.
“Diharapkan lewat pelatihan ini, UMKM di Sulteng semakin maju dan berkembang. Kami berkomitmen mendukung dan melakukan berbagai upaya, untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan para pelaku usaha mikro,” ujarnya. JEF
