BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR — Kanwil Kemenkum Sulteng terus memperluas kerja sama strategis dengan perguruan tinggi dan lembaga profesional untuk meningkatkan layanan hukum, khususnya di sektor jaminan fidusia. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy menegaskan, edukasi hukum mengenai fidusia perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami manfaat, risiko, dan prosedur pengurusannya.
“Perguruan tinggi adalah target utama kami dalam memperluas literasi fidusia. Mahasiswa adalah agen perubahan. Jika mereka paham tentang fidusia, maka masyarakat luas juga akan lebih cepat sadar hukum,” tegasnya, Jumat (28/11/2025).
Dalam pertemuan dengan sejumlah akademisi, Kemenkum Sulteng memaparkan rencana kerja sama meliputi penyuluhan hukum, penelitian bersama, pengembangan sistem pemadanan data fidusia, serta pendidikan publik untuk mengurangi praktik-praktik ilegal seperti gadai ulang dan jaminan fiktif.
Rakhmat Renaldy menambahkan, pemadanan data fidusia merupakan langkah strategis yang tidak hanya menguatkan kepastian hukum, tetapi juga menjaga potensi PNBP negara. “Selama ini banyak persoalan fidusia yang muncul akibat tumpang tindih data atau ketidaktahuan masyarakat. Dengan kerja sama ini, kita ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa fidusia adalah perlindungan hukum, bukan sekadar formalitas administrasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Kemenkum Sulteng juga mengajak lembaga pembiayaan untuk memperkuat sinergi dalam penggunaan sistem digital yang lebih akurat. Menurut Rakhmat, integrasi dan keakuratan data merupakan kunci untuk mengurangi risiko hukum dan mencegah kerugian negara.
Kerja sama dengan universitas juga akan mencakup program magang hukum, kuliah umum, hingga riset kebijakan yang dapat memperkuat layanan fidusia.
“Kami ingin perguruan tinggi hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat,” ujar Rakhmat.
Ia optimis, kolaborasi ini akan memberikan dampak besar bagi kualitas layanan fidusia di Sulawesi Tengah, sekaligus memperkuat upaya nasional dalam reformasi layanan administrasi hukum umum. */JEF
