BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR — Keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi contoh lintas kementerian. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II, Selasa (4/11/2025).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, tampil sebagai narasumber dengan materi bertajuk “Strategi Pembangunan Zona Integritas: Pembelajaran dari Kanwil Kemenkum Sulteng.” Ia memaparkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang membawa instansinya meraih predikat WBK pada 2020, termasuk strategi menjaga budaya kerja yang bersih dan transparan.
“Keberhasilan meraih WBK bukan akhir perjalanan reformasi birokrasi, tetapi awal dari tanggung jawab untuk mempertahankan budaya kerja yang berintegritas,” ujar Sopian. Ia menekankan pentingnya keteladanan pimpinan, pengawasan internal, serta inovasi digital seperti SiLakum Maleo Inspiring, JDIH Online, dan Layanan Satu Nusa AHU sebagai wujud transparansi pelayanan publik.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy mengapresiasi kesempatan berbagi pengalaman tersebut.
“Semangat integritas yang kami bangun di Sulawesi Tengah kini menjadi inspirasi lintas sektor. Reformasi birokrasi sejati adalah perubahan perilaku dan budaya organisasi,” ujarnya.
FGD ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang membahas strategi pengendalian gratifikasi dan pembentukan agen perubahan. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berkeadilan. */JEF
