Kemenkumham Sulteng Gelar Pembinaan dan Pengembangan JDIH

Kanwil Kemenkumham Sulteng menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Selasa (25/6/2024). FOTO: DOK KEMENKUMHAM SULTENG

BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Selasa (25/6/2024). 

Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola JDIH dari berbagai instansi di wilayah Sulteng, termasuk dari pemerintah daerah, DPRD, dan perguruan tinggi serta menghadirkan dua orang narasumber, di antaranya, Kabag Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, serta Pustakawan Ahli Muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar menyampaikan, JDIH memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintah, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hermansyah mengatakan, JDIH diarahkan untuk dapat mendayagunakan kerjasama bahan hukum secara terpadu antara pusat jaringan dengan anggota jaringan, baik dipusat maupun didaerah secara terencana, tertib, teratur dan berkesinambungan berdasarkan standarisasi pola operasional yang seragam. 

Pola operasional tersebut kata Hermansyah, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dokumentasi yaitu mulai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan serta penyebarluasan.

“JDIH ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yang memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya,” kata Hermansyah Siregar.

Lebih lanjut, Hermansyah Siregar  menegaskan bahwa Kemenkumham Sulteng terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi dokumen dan informasi hukum di JDIH. 

Komitmen itu juga, katanya, wajib diikuti dengan pengelolaan  Dokmentasi dan Informasi Hukum yang memiliki sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang baik.

Pos terkait