TONDO, MERCUSUAR – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof, Dr. Slamet Riady Cante, M. Si, yang menyoroti kebijakan pemerintah dalam hal ini memberikan bantalan sosial di tengah kenaikan harga BBM.
Menurutnya, kebijakan pemerintah memberikan bantalan sosial bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kebaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran. Karena sudah banyak kasus, bantalan sosial yang diberikan pemerintah sebelumnya tidak tersalurkan dengan tepat karena banyak masyarakat yang berhak tapi tidak mendapatkan bantalan sosial tersebut.
“Karena kebiasaan bantuan sosial sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional, banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi faktanya mereka tidak terima,” jelasnya.
Olehnya itu, lanjut mantan Dekan Fakultas Fisip Untad ini, pemerintah harus memastikan penyaluran bantuan berbasis by name by addres. Jangan sampai bantalan sosial ini justru dimanfaatkan oleh elemen tertentu untuk kepentingan politiknya menjelang Pemilu 2024.
“Meskipun kenaikan harga BBM menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang nilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek dominonya seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi,”jelasnya.RES
