POBOYA, MERCUSUAR- Lurah Poboya, Sri Rahayu mengatakan, dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan perihal pengganti Ketua Adat Poboya, Moh Jafar J. Tondjigimpu yang belum lama ini menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua adat setempat.
“Iya, kami akan adakan pertemuan perihal pengganti ketua adat yang sudah mengundurkan diri,” demikan tulis lurah, saat dikonfirmasi via WA, Senin (31/10/2022).
Dia melanjutkan, Moh Jafar menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua adat pascaperistiwa bentrok antara Polisi dan penambang di wilayah tersebut, beberapa waktu lalu. Namun alasan yang dikemukakan dia (Jafar) tidak ada kaitannya dengan permasalahan di tambang Poboya, melainkan karena alasan kesehatan.
“Beliau (Jafar) sudah buat surat pengunduran diri sebagai ketua adat tanggal 28 Oktober 2022 dengan alasan kesehatan, karena fokus pada pengobatannya beliau,”jelas Rahayu.
Sri Rahayu menambahkan, pascaperistiwa bentrok Polidi dan penambang, situasi di Kelurahan Poboya sudah mulai kondusif, meskipun warga masih menutup akses jalan hingga ada solusi dari perusahaan terkait permintaan warga serta hasil kesepakatan yang telah ditanda tangani pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat yang dimediasi Pemerintah Provinsi Sulteng serta pihak terkait lainnya.
Diketahui sebelumnya, kisruh yang terjadi antara polisi dan penambang di Kelurahan Poboya, pada Rabu (26/10/2022) malam mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kota Palu. Hal itu dinilai mengkhawatirkan, karena dapat menimbulkan konflik baru yang bisa memantik terjadinya korban manusia maupun materil terutama warga yang berada di sekitar Poboya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Rizal meminta kepada pemerintah untuk segera turun tangan menyikapi polemik tersebut. “Pemerintah daerah harus segera memberikan solusi terhadap persoalan tambang di Kelurahan Poboya. Karena hal itu bisa memicu bentrokan lebih besar lagi dan bisa menelan korban jiwa,” ujarnya di kantor DPRD Palu, Kamis (27/10/2022).
Rizal menyarankan kepada pemerintah daerah yang fungsinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dan komunikasi bersama pihak pengelola tambang Poboya. Jika hal itu mengalami jalan buntu, win solution lainnya agar pemerintah daerah memberikan kebijakan terkait kesejahteraan kepada masyarakat, dengan mengupayakan alternatif lainnya. Menurut pengakuan masyarakat Poboya, bahwa masyarakat mengeluhkan tidak lagi memiliki mata pencaharian.ABS
