LOLU UTARA, MERCUSUAR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Kota Palu yang digelar pada Selasa (21/1/2024), membahas sejumlah proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Palu yang mangkrak dan anggaran yang belum terbayarkan hingga akhir tahun 2024.
Ketua Komisi C, Abdurahim Nasar Al-Amri menjelaskan, sejumlah proyek dari berbagai dinas, termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), belum terselesaikan. Menurutnya, pemerintah saat ini masih menunggu hasil review Inspektorat terkait proyek yang dapat dibayarkan menggunakan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp37 miliar dari Kementerian Keuangan.
“Dana ini hanya bisa digunakan untuk membayar proyek yang sudah selesai 100% hingga 31 Desember 2024. Ada beberapa proyek seperti Kantor DLH, Masjid Tondo, Dinas Sosial, dan Lapangan yang tidak memenuhi kriteria itu. Jadi, kemungkinan besar pembayaran untuk proyek tersebut akan dialihkan ke anggaran perubahan,” kata Abdurahim.
Dalam RDP terungkap, total anggaran yang tertunda di Dinas PU mencapai Rp22,3 miliar. Angka ini sudah mencakup proyek-proyek yang bermasalah. Abdurahim menegaskan, jika proses review dari Inspektorat tidak segera diselesaikan, dana Rp37 miliar berpotensi hangus pada Maret 2025.
“Kami mendorong Inspektorat untuk mempercepat review agar tidak ada dana yang terbuang. Kalau terlambat, ini akan merugikan Kota Palu,” tambah Wim, sapaan akrabnya.
Komisi C juga merekomendasikan Pemkot Palu untuk memprioritaskan penyelesaian proyek mangkrak melalui anggaran perubahan. Namun, DPRD menegaskan bahwa kontraktor yang terlibat tidak boleh mendapatkan kompensasi berupa proyek baru sebagai imbalan.
“Kontraktor harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa janji proyek baru di 2025. Risiko menjadi kontraktor adalah harus menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak,” tegas Wim.
Wim menutup RDP dengan memastikan akan ada rapat lanjutan setelah hasil review Inspektorat keluar. Rapat ini akan membahas langkah-langkah pembayaran serta penyelesaian proyek mangkrak demi memastikan pembangunan di Kota Palu berjalan sesuai rencana. RES
