PALU, MERCUSUAR – Ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) selama kuartal III tahun 2024 tumbuh sebesar 9,08 persen (yoy). Capaian ini menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Papua Barat. Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulteng, Yuni Wibawa, pada Konferensi Pers APBN Regional Sulteng periode November 2024, Kamis (28/11/2024) di Aula Kanwil DJPb Sulteng.
Yuni Wibawa dalam paparannya menjelaskan, peningkatan ekonomi Sulteng ditopang oleh Net Export dengan share-to-growth sebesar 5,13 persen. Dari sisi produksi, sektor Industri pengolahan menjadi penopang utama ekonomi Sulteng. Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian nasional sebesar share 1,72 persen pada Q3 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,8 persen terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
Selain menjelaskan pertumbuhan ekonomi selama kuartal III tahun 2024, Yuni Wibawa juga menjelaskan Inflasi Regional Sulteng pada Oktober 2024, yang berada di angka 0,01 persen (mtm), 0,97 persen (ytd), atau 1,91 persen (yoy). Peningkatan harga secara bulanan terpantau terjadi di Luwuk (0,18 persen) dan Morowali (0,55 persen mtm). Adapun komoditas penyumbang inflasi tahunan tertinggi untuk periode Oktober 2024 adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin dan kangkung, dengan andil masing[1]masing sebesar 0,42 persen, 0,24 persen (yoy) dan 0,13 persen (yoy).
Yuni Wibawa juga menjelaskan, neraca perdagangan Sulteng kembali surplus sampai dengan Oktober 2024, sebesar US$61,11 miliar. Ekspor Sulteng tercatat sebesar US$7,4 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 21,81 persen dari bulan September 2024. Dengan demikian, kinerja ekspor Sulteng secara agregat bertambah menjadi sebesar UD$65,46 miliar dalam periode Januari-Oktober 2024.
Sementara itu, impor ke dalam Provinsi Sulteng pada Oktober 2024 tercatat senilai USD560,6 juta (naik 39,01 persen mtm) dan secara agregat mencapai sebesar US$4,35 miliar hingga 31 Oktober 2024.
Kemudian, untuk Kinerja Pendapatan Negara Regional Sulteng mencapai 80,1 persen dari target 2024. Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp10,64 triliun dengan kenaikan sebesar 24,16 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak dalam negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki andil signifikan dalam pertumbuhan pendapatan negara.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp8,23 triliun (77,06 persen dari target 2024) yang tumbuh sebesar 34,57 persen (yoy). Sampai dengan Oktober tahun 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang mencapai sebesar Rp5,21 triliun. Adapun penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp1,53 triliun (76,55 persen dari target 2024). Dalam perspektif parsial, seluruh akun penerimaan yang dikelola DJBC tetap on track, sebagaimana target pada 2024.
Selanjutnya, PNBP hingga 31 Oktober 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp881,5 miliar atau 141,99 persen dari target PNBP 2024, dengan pertumbuhan positif sebesar 4,7% (yoy). Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (31 persen) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (13,1 persen) yang dipungut oleh Kemenkum HAM, Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (8,5 persen) pada Kemenhub, dan Penerimaan Modal TAYL (5,3 persen). Sampai dengan 31 Oktober 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran 6,82 persen yoy, ditopang oleh peningkatan realisasi TKD (11,4 persen yoy). Secara data, realisasi BPP sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif sekitar 0,09 persen, karena pagu 2024 memang lebih rendah daripada pagu BPP 2023.
Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja pegawai sebesar Rp2,87 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,36 triliun. Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain, fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi mayoritas, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, serta fungsi perlindungan sosial.
Selanjutnya, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp15,49 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
Yni Wibawa menyimpulkan, APBN berkomitmen dalam mendukung program kinerja pemerintah baru dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat menurutnya hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian, untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi. */JEF
