LOLU UTARA, MERCUSUAR – Sejumlah anggota DPRD Kota Palu menyoroti Wali Kota Palu dan puluhan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Palu yang melakukan study banding ke luar negeri yakni ke Malaysia dan Singapore, yang dinilai memakan anggaran yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu, Muslimun mempertanyakan aspek melakukan study banding kedua negara tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Palu. Menurutnya, jika tujuan dari study banding tersebut untuk program kebersihan Kota Palu dinilai terlalu jauh dan hanya menghabiskan anggaran.
“Kultur kita dengan negara Malaysia dan juga Singapore itu beda, kenapa jauh-jauh belajar soal kebersihan di negara orang, di negara sendiri banyak yang bisa dijadikan contoh,” jelasnya.
Kimung, sapaan akrabnya menjelaskan, wali kota seharusnya memprioritaskan bagaimana retribusi berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan Pemkot. Berdasarkan data usai rapat internal dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) realisasi retribusi sampah yang saat ini ditarget Rp5 miliar lebih hanya terealisasi Rp500 jutaan.
“Harusnya fokus dulu bagaimana retribusi ini bisa berjalan dengan baik, sampai saat ini kan realisasinya masih sangat jauh dari target,”jelasnya.
Pertanyakan Izin Kemendagri
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Ahmad Umayer juga mempertanyakan surat izin Pemkot Palu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena berdasarkan aturan perjalanan dinas ke luar negeri yang mengunakan dana APBD harus melalui persetujuan dan izin.
Menurutnya, jangan sampai study banding pejabat Pemkot tersebut menjadi temuan di kemudian hari seperti kasus yang pernah terjadi pada Bupati Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) beberapa waktu lalu.
“Apakah mereka itu sudah mendapatkan izin kemendagri, karena yang saya tahu pejabat yang ke perjalanan dinas ke luar negeri terutama kepala daerah harus izin dulu ke kemendagri,”jelasnya.
Urgensi Perjalanan di Tengah Penyintas yang Berharap Huntap
Sementara, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Palu, Acmad Alaydrus juga mempertanyakan urgensi wali kota memboyong puluhan pejabat Pemkot lainnya untuk melakukan perjalanan study banding ke dua negara Malaysia dan Singapore. Menurutnya, banyak masalah yang harusnya menjadi perioritas terutama masalah hunian tetap (huntap) yang belum jelas hingga saat ini.
“Huntap ini sudah jadi janji politik wali kota sebelum terpilih, harusnya dia fokus dulu kesitu. Ini janjinya mundur terus, sampai sekarang pembangunan huntap belum juga jelas tapi sudah perjalanan ke luar negeri dengan puluhan pejabat lainnya,” jelasnya.
Apalagi di sosial media sudah tersebar puluhan nama-nama rombongan pejabat Pemkot yang ikut melakukan study banding. Puluhan pejabat yag diboyong oleh Wali Kota Palu tersebut diantaranya ketua PKK Kota Palu, Sekretaris Kota (Sekkot) Kota Palu, camat dan lurah se Kota Palu. Berdasarkan daftar tamu hotel yang tersebar di sosial media ada sekitar 80 orang lebih yang masuk dalam rombongan, beberapa diantaranya ada yang membawa anggota keluarga diluar status Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemkot Palu. RES
