PALU, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulteng menggelar konferensi pers APBN Triwulan II Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Selasa (27/8/2024), di Aula InTress Kanwil DJPb Provinsi Sulteng.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulteng, Yuni Wibawa mengatakan, berbeda dengan konferensi pers sebelumnya, konferensi pers kali ini dilakukan secara pentahelix, mencakup kebijakan fiskal (APBN dan APBD), serta kebijakan moneter regional. Kegiatan ini kata dia, sebagai bukti nyata adanya semangat kolaborasi dalam mendorong transparansi atas pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat, serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perekonomian di daerah.
Lanjut Yuni, kinerja APBN hingga 31 Juli 2024 menunjukkan pertumbuhan positif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulteng. Capaian Pendapatan Negara Regional Sulteng sebesar 58,6 persen dari target 2024, tidak terlepas dari dukungan kinerja komponen penerimaan pajak, penerimaan Bea Cukai, dan PNBP. Penerimaan pajak sebagian besar disumbang oleh kontribusi sektor industri pengolahan sebesar Rp2,79 T, untuk periode hingga Juli 2024.
Adapun total target DJBC Sulteng TA 2024 adalah sebesar Rp1,99 T, naik 6,72 persen dari TA 2023. Hingga Juli 2024, realisasi penerimaan DJBC di lingkup Sulteng mencapai Rp1,07 T (53,92 persen dari target tahun 2024). Selain itu, capaian PNBP meningkat 4,9 persen (yoy), dengan nominal sebesar Rp586,4 M pada periode penerimaan hingga 31 Juli 2024, yang sebagian besar berasal dari jasa layanan pendidikan di Untad.
Kinerja belanja turut menunjukkan perbaikan dalam menunjang kesejahteraan rakyat di Sulteng. Hal tersebut terbukti dari progres belanja pada lini-lini krusial. Sebagian besar belanja pemerintah digunakan untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum yang terealisasi Rp10,41 T atau 53,07 persen dari pagu per 31 Juli 2024. Alokasi belanja untuk fungsi ekonomi telah terealisasi sebesar Rp914,6 miliar atau 46,8 persen dari pagu, yang sebagian besar terealisasi untuk pembangunan segi transportasi, seperti infrastruktur konektivitas.
Dana APBN hadir dalam mendorong peningkatan kualitas SDM lewat Belanja Kesehatan dan Pendidikan, yang masing-masing telah terealisasi sebesar Rp130,3 M (61,4 persen pagu) dan Rp802,6 M (49,8 persen pagu).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulteng, Rony Hartawan menjelaskan, berdasarkan rilis BPS, perekonomian Sulteng pada triwulan II 2024 tumbuh 9,75 persen (yoy). Meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 10,49 persen (yoy), pertumbuhan ekonomi Sulteng tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional sebesar 5,05 persen (yoy) dan menjadi pertumbuhan tertinggi ketiga, setelah Papua Barat dan Maluku Utara.
Lanjut Rony, BPS juga mencatat realisasi inflasi Sulteng per Juli 2024 sebesar 2,45 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Juni 2024 sebesar 2,82 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dari 6,86 persen (yoy) menjadi 5,10 persen (yoy), seiring dengan deflasi yang terjadi pada sejumlah komoditas volatile food, antara lain ikan cakalang, ikan selar, ikan kembung, ikan lajang dan bawang merah.
Perekonomian Sulteng pada tahun 2024 diperkirakan tetap tinggi, yang didukung oleh kinerja industri pengolahan logam dasar, penyelenggaraan Pilkada pada November 2024, serta beroperasinya dan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, inflasi Sulteng pada akhir tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran sasaran inflasi nasional yakni 2,5 persen ±1 persen (yoy). Berdasarkan pemantauan melalui PIHPS dan SP2KP Kementerian Perdagangan, harga sejumlah komoditas bahan makanan terpantau stabil, dengan komoditas yang perlu menjadi perhatian adalah cabai rawit dan minyak goreng.
Selanjutnya, Kepala OJK Provinsi Sulteng, Triyono Raharjo, dalam pemaparannya menjelaskan, Kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Sulawesi Tengah sampai Triwulan II 2024 tetap terjaga stabil dengan kinerja yang positif, likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga. Perkembangan industri perbankan, industri keuangan non-bank dan pasar modal di Sulawesi Tengah pada Triwulan II 2024 tumbuh positif seiring dengan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen yang dilakukan secara berkelanjutan.
Selain itu, komitmen perbankan untuk terus mendorong UMKM, diwujudkan dalam peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM. Pada Triwulan II 2024, posisi penyaluran kredit kepada UMKM sebesar Rp16,60 triliun atau tumbuh 15,04 persen (yoy), dengan kualitas NPL yang masih terjaga sebesar 2,80 persen atau masih di bawah threshold 5 persen.
Sebagai perwujudan komitmen peningkatan literasi keuangan, OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam pemberantasan judi online. Hal ini dilakukan dengan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online, serta meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.
Kemudian, terkait konektivitas antar daerah dan dampak perubahan iklim, Local Expert Sulteng-Regional Expert Sulawesi Kementerian Keuangan, Moh. Ahlis Djirimu menjelaskan, APBN terbukti mampu mendorong perbaikan kondisi jalan nasional di wilayah Sulteng. Tak hanya itu, realisasi belanja infrastruktur konektivitas Sulteng sebesar Rp3,85 T (tahun 2021-2023), telah berhasil menghadirkan sarana prasarana untuk menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas, baik dari jalur darat, laut, dan udara.
Selain itu, penting untuk memperhatikan pencapaian prioritas nasional dan mempercepat pembangunan daerah, agar sinergi pembiayaan infrastruktur konektifitas yang bersumber dari APBN (belanja K/L) dan APBD lebih optimal. Untuk meningkatkan perekonomian di Sulawesi, APBN mengoptimalkan belanja infrastruktur darat dan laut, sementara dari sisi APBD, mengoptimalkan TIK.
Lalu, dalam menanggunali perubahan iklim, pemerintah daerah di Sulteng telah melakukan beberapa intervensi. Pertama, penggunaan APBN dan APBD untuk belanja modal terkait irigasi, jaringan, dan instalasi air serta pengamanan bencana. Kedua, interventsi atas sektor agrikultur yang terdampak perubahan iklim sehingga ketahanan pangan dapat terjaga. Ketiga, mendukung program SGDs yang dilaksanakan di dalam kawasan Sulteng.
Terkait paparan di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, memberikan apresiasi atas adanya kolaborasi terhadap pemaparan kondisi fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan strategic issue hingga 31 Juli 2024, yang turut menghadirkan gagasan yang lebih komprehensif dalam rangka pembangunan di Sulteng. Kondisi di Sulteng kata dia, mendorong untuk mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.
Sekdaprov juga mengapresiasi partisipasi jajaran Kemenkeu Satu Sulteng, dan Bank Indonesia, serta OJK, dalam membantu pengawalan inflasi baik secara langsung, maupun tidak langsung. Dengan adanya forum ini kata dia, Pemprov Sulteng merasa memperoleh dukungan dalam melaksanakan pembangunan. Bersama dengan pengelola instrumen fiskal, pelaksana kebijakan moneter, dan penjaga stabilitas perbankan, akan saling bersinergi untuk menjawab isu-isu pembangunan di Sulteng, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kinerja perekonomian dapat terus meningkat, sehingga membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sulteng. Dengan penguatan sinergi perekonomian wilayah Sulteng, mari mewujudkan Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju,” ujarnya. */JEF
