BESUSU BARAT, MERCUSUAR – Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (14/9/2018). Massa tersebut berasal dari organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, serta sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya yang turut bergabung.
Massa memulai aksi dari sekretariat HMI MPO di Jalan Gunung Tinombala, Kelurahan Besusu Tengah, kemudian melakukan long march menuju kantor DPRD Provinsi Sulteng. Selain melakukan long march, ada juga yang melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor.
Dalam aksi tersebut, massa menyerukan agar Presiden Joko Widodo segera turun dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu melaksanakan janji-janji politiknya. Koordinator lapangan (korlap) aksi, Rizki Zulfahmi mengatakan, selain menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk segera menasionalisasi aset-aset negara yang dikuasai swasta dan asing, serta memulangkan dan menyetop arus tenaga kerja asing (TKA) untuk masuk ke Indonesia.
“Kenaikan dolar ini adalah salah satu bukti pemerintah gagal menyejahterahkan rakyatnya,” ujarnya.
Menurut Rizki, aksi ini dilakukan, setelah pihaknya melakukan kajian-kajian di internal lembaga, terkait permasalahan yang mendera negeri ini. Hasil kajian-kajian ini yang kemudian dituangkan dalam tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi.
Sementara itu, Sekretaris Umum HMI MPO Kota Palu, Askari Abidin mengatakan, massa aksi kecewa karena pada saat hendak bertemu para wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulteng untuk menyuarakan aspirasinya, pihak Humas DPRD Provinsi Sulteng mengatakan, para anggota DPRD Sulteng sedang berada di luar kota.
“Kami akan mengkonfirmasi kembali dengan para wakil rakyat ini pada Senin (16/9/2018) mendatang, sesuai keterangan humas bahwa di hari tersebut, para wakil rakyat ini sudah berada di Palu. Jika tidak ada pernyataan sikap atau komitmen dari mereka, kami akan melakukan aksi susulan, dengan jumlah massa yang lebih besar,” jelasnya. JEF
