PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur, Rusli Dg. Palabbi didampingi Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi, Muhlis, mengikuti peluncuran Merdeka Belajar Episode VII Program Sekolah Penggerak, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI secara virtual, di ruang vidcon kantor gubernur, Senin (1/2/2021).
Pada kesempatan itu, Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim mengatakan, sekolah yang menjadi sekolah penggerak bukanlah sekolah unggulan. Pihaknya tidak akan mengubah input sama sekali, bukannya memilih sekolah yang sosio ekonominya tinggi.
“Tapi kita memilih sekolah yang tingkat ekonomi siswanya sangat variatif,” katanya.
Program Sekolah Penggerak terdiri atas lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.
Dalam pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui UPT di masing – masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam perencanaan program sekolah penggerak.
Kemudian lanjut Nadiem, UPT Kemendikbud di masing – masing provinsi akan memberikan pendampingan pemda selama implementasi Sekolah Penggerak, seperti fasilitasi pemda dalam sosialisasi terhadap pihak – pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi.
Program Sekolah Penggerak tambahnya, akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Efek ganda Sekolah Penggerak ke sekolah lainnya, mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah, dan menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan sekolah penggerak.
Nadiem mengemukakan, pada Tahun Ajaran 2021/2022, program itu akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi, 110 kabupaten dan kota, Tahun Ajaran 2022/2023 akan melibatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi, 250 kabupaten, dan kota, Tahun Ajaran 2023/2024 melibatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi, 514 kabupaten, dan kota selanjutnya sampai 100 persen satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak.
Ia menghimbau kepala sekolah di daerah penyelenggara yang ingin menjadi bagian dari program itu segera mendaftar sebelum 6 Maret 202.
Menanggapi hal itu, Wagub Rusli mengaku mengapresiasi dan segera menindaklanjutinya dan melaprokan kepada Gubernur Sulteng, Longki Djanggola untuk kemudian mengeluarkan suatu kebijakan sesuai dengan penjelasan dari Mendikbud.
“Pemprov segera menyikapi berdasarkan arahan Bapak Menteri berkaitan dengan Sekolah Penggerak dalam meningkatkan SDM di sekolah,” ujar Wagub Rusli. BOB
