PALU, MERCUSUAR – Permasalahan pelayanan Keluarga Berencana (KB), khususnya kontrasepsi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, transportasi, sarana kesehatan dan pendidikan. Faktor lain adalah pada hambatan telekomunikasi dan listrik. Karenanya diperlukan strategi tepat dalam pelayanan KB di DPTK tersebut.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulteng, Tenny C Soriton pada forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggarapan KBKR di DTPK, miskin perkotaan dan sasaran khusus (KB Pria), di Palu, Senin (11/2/2019).
Dikatakan, salah satu strategi yang dilakukan terkaiy pelayanan KB di DTPK adalah mengembangkan jejaring kemitraan dengan Bintara Pembina (Babin) Kamtibmas di kabupaten/kota. “Dengan demikian kesertaan KB di DPTK dapat meningkat, termasuk kesertaan KB pria,” ujarnya di hadapan Bhabin Kamtibmas se-Sulteng.
Tenny mengatakan pihaknya tidak dapat bekerja sendiri sehingga harus berupaya mengembangkan jejaring kemitraan, dalam upaya mewujudkan terselenggarannya program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, secara umum, dan program KB secara khusus. DAR
