PALU,MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola diwakili oleh Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Sekretariat Daerah, Mulyono, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto, Potensi Desa, dan Survei Biaya Hidup 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng di Mercure Hotel, Kota Palu (27/4/2018).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Longki, yang dibacakan Asisten Mulyono mengungkapkan, bahwa aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), aktivitas investasi tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto.
“Secara nasional investasi atau PMTB memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB,” katanya.
Asisten Mulyono mengemukakan, PMTB, yaitu mencapai 32. 16 persen pada tahun 2017, kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Sementara, pada pada tahun 2014 di level Provinsi Sulawesi Tengah, kontribusi PMTB mencapai 43,40 persen menjadi 41,16 persen di tahun 2017 dari total PDRB.
Investasi tutur Asisten Mulyono, menjadi faktor penting dalam mempercepat gerak pembangunan. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, saat ini investasi menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah sebagaimana tercantum pada rencana kerja pemerintah tahun 2018, memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
Survei penyusunan disagregasi PMTB 2018 bertujuan untuk mendapatkan data investasi yang lebih rinci.
“Melalui kegiatan ini akan diperoleh 44 jenis barang modal yang dirinci menurut 17 lapangan usaha dan 5 sektor institusi pelaku investasi yang akan disajikan secara nasional,” tutur Asisten Mulyono.
Data tersebut kata dia, tentunya sangat bernilai sebagai bahan dalam menyusun perencanaan pembangunan, seperti kebijakan investasi dan determinasi penguatan sektor industri.
Selain kebutuhan investasi tersebut, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil juga semakin beragam, dan harus terpenuhi. Asisten Mulyono menyebutkan, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, karena sejalan dengan nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Data potensi desa merupakan data kewilayahan satu-satunya yang dihasilkan oleh BPS.
Keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan ini sangat ditentukan oleh niat, tekad, dan kontribusi bersama semua elemen yang ada di Sulteng.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat di provinsi sulawesi tengah khususnya para undangan yang hadir dan stakeholder yang terlibat,” pintanya.
Keterlibatan itu tambah Asisten Mulyono, agar bersungguh – sungguh dalam memberikan data guna mendukung pelaksanaan survei biaya hidup.
Kegiatan ini dihadiri olehForum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Miyono, Perwakilan OJK, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BPJS, Koresponden SBH. Hadir sebagai narasumber dari akademisi Universitas Tadulako, Dr. Mohammad Ahlis Djirimu dan Kepala BPS Sulteng, Faizal Anwar. BOB
