TALISE, MERCUSUAR- Setelah Pemerintah Kota Palu menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (musrenbang) hingga ke tingkat ke kecamatan, melalui Bappeda Kota Palu menggelar kegiatan Musrenbang inklusi yang bertempat di restoran Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kamis (12/3/2020).
Kegiatan ini merupakan sebuah upaya pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan berkelanjutan untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan menuju pertumbuhan ekonomi berkualitas. Dengan mewujudkan Kota Palu sebagai kota jasa, berbudaya beradat yang tangguh bencana.
Musrenbang inklusi Kota Palu sudah keempat kalinya digelar lebih dikhususkan kepada kelompok rentan stigma dan diskriminasi. Kelompok tersebut adalah kelompok difabel, waria dan kelompok marginal lainnya.
Kelompok ini seringkali suaranya tidak begitu didengar atau bahkan terabaikan oleh negara, sehingga Melalui kegiatan ini menjadi wadah bagi kelompok ini untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan mereka kepada Pemerintah Kota Palu. Demikian dikatakan Asisten 2 Bidang Prekonomian dan Pembangunan Setda Palu Denny Taufan.
Menurutnya mereka juga memiliki hak untuk mengusulkan perencanaan pembangunan yang saat ini kita lupa atau diabaikan. Kegiatan yang diselenggarankan ini masih perlu pembenahan diharapkan bagaimana aspirasi dari masyarakat ini tersahuti.
Seraya menambahkan bahwa hal yang tidak bisa diabaikan adalah perkembangan teknologi di era digital saat ini mempermudah berbagai aspek dalam kehidupan. Salah satunya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan kaum marjinal lainnya.
Denny melanjutkan, perkembangan teknologi asistif mendukung aksesibilitas sehingga mengubah disabilitas menjadi inklusi. “Tentunya lewat wadah Musrenbang inklusi ini harus bisa menunjukkan kepedulian kepada mereka tentang isu inklusi yang dapat memfasilitasi interaksi orang-orang berkebutuhan khusus dan kaum marjinal lainnya dengan teman, keluarga, maupun orang lain,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kelompok marginal dan sejumlah kepala OPD Kota Palu dan OPD terkait lainnya dalam hal ini sebagai penanggung jawab program pemerintah. ABS
