PALU, MERCUSUAR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah memainkan peran sentral dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional di tengah dinamika tantangan global. Kolaborasi erat antara DPR, Pemerintah, dan Bank Indonesia memastikan pengelolaan APBN yang semakin berkualitas, menjadikannya fondasi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dengan menghadapi tantangan global seperti perang dagang, pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas, APBN menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga mendorong transformasi menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Komitmen bersama untuk mengoptimalkan penggunaan APBN mencerminkan semangat gotong royong dalam mencetak generasi emas yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju.
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Muhidin Moh. Said, dalam orasi ilmiahnya yang disampaikan pada Wisuda ke-129 Universitas Tadulako (Untad), Senin (21/4/2025), yang dilaksanakan di Auditorium Untad. Muhidin yang pada kesempatan tersebut menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Peran Strategis APBN dalam Menjaga Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen utama untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju.
Muhidin menguraikan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi struktural. Mengacu pada teori Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ia menjelaskan, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBN menjadi pilar utama pembangunan nasional.
“APBN adalah fondasi untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Dalam konteks ini, pengelolaan yang optimal mencakup reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, serta penguatan transfer ke daerah dan dana desa,” ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Muhidin juga menyoroti pentingnya belanja negara yang diarahkan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi. Ia mendorong pemanfaatan skema pembiayaan inovatif, seperti green bonds dan kemitraan publik-swasta (KPBU), untuk mengatasi keterbatasan fiskal.
Dalam konteks Sulawesi Tengah, Muhidin menyoroti peran alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang pada tahun 2025 mencapai Rp18,74 triliun, meningkat 1,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengurangi angka kemiskinan.
Namun, ia juga mengingatkan, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang mencapai 11,04 persen pada September 2024 masih jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,54 persen.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk mengatasi disparitas ini,” tegasnya.
Sebagai alumni Untad, Muhidin mengajak para lulusan untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Generasi muda adalah penggerak utama transformasi bangsa. Dengan pengelolaan APBN yang transparan dan berbasis kinerja, kita dapat memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menyoroti potensi besar sektor nikel dan industri smelter sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Pengelolaan sektor ini yang optimal akan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, Indonesia diharapkan mampu mencetak generasi emas yang membawa negeri ini menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. JEF
