TOLITOLI, MERCUSUAR – Masyarakat Laulalang melakukan aksi mendatangi DPRD dan Kejaksaan Negeri Tolitoli Rabu (31/7). Mereka menuntut agar Pembangunan Air Bersih (PAB) di desa Laulalang segera di rampungkan sehingga masyarakat dapat menikmati secara kesweluruhan.
Koordinator aksi sekelompok masyarakat Laulalang tersebut, Asran Kamran di hadapan sejumlah anggota DPRD Tolitoli mendesak agar ada intervensi kepada OPD terkait guna penyelesaian PAB di Laulalang.
“Kami minta agar air bersih di Desa Laulalang ada penyelesaian. Mestinya air bersih tersebut yang dibangun pada tahun anggaran 2018 melalui alokasi DAK senilai Rp 1, 5 miliar sudah bisa dinikmati masyarakat,” tutur Asran Kamran.
Menurutnya, pihaknya juga menyayangkan sikap Kepala Desa Laulalang, Takdir yang dinilai tidak transparan kepada masyarakat terkait program pembangunan di Laulalang baik menyangkut pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBN maupun Dana Desa.
“Kami juga menyesalkan, Kepala Desa terkesan banyak menutup nutupi kegiatan pembangunan di desa. Kami minta Kepala Desa transparan, buka ke masyarakat kegiatan apa saja yang masuk di Laulalang, apa itu anggarannya dari mana, buka ke masyarakat supaya kita tau. Jangan nanti ada masalah baru kami begini,” kesal Asran Kamran.
Sementara Sekretaris Dinas PUPR Tolitoli, Rudy Saurang, ST yang juga sebagai PPK kegiatan PAB Laulalang tahun 2018, dikonfirmasi Mercusuar membantah kalau ada anggapan bahwa air bersih Lalulalang yang dibangun dengan alokasi DAK 2018 itu tidak berhasil.
“Fasilitas air bersih kita sudah selesaikan. Hasilnya, air telah dinikmati masyarakat. Yang pokok masalah sekarang adalah jaringan pipa yang melewati laut. Itu penyebab sehingga distribusi terkendala. Karena itu maka kami segera tangani dengan menggunakan dana APBD tahun 2019. Saat ini dalam tahap pengerjaan di lapangan. Kita target dalam waktu dekat akan segera kita rampungkan,” jelas Rudy Saurang.
Menurutnya, terhadap masalah jaringan perpipaan yang terjadi di wilayah laut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk dibantu di alokasi Dana Desa. “Tapi karena pemerintah desa tidak menyanggupi itu maka kita mengupayakan APBD bisa mengalokasikan untuk kegiatan Normalisasi Air Bersih Laulalang. MP
