TANAMODINDI, MERCUSUAR – Wakil Wali Kota Palu, dr.Reny A Lamadjido, Sp,PK,M.Kes menerima kunjungan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton dan rombongan.
Kedatangan kepala BKKBN Perwakilan Sulteng tersebut diterima di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Kamis (7/4/2022).
Pada kesempatan itu, Tenny menjelaskan bahwa pagu anggaran DAK Non fisik BOKB Kota Palu tahun 2022 mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Untuk itu Tenny berharap dukungan dari Pemkot Palu agar anggaran yang dialokasikan bisa terserap maksimal untuk pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana) termasuk percepatan penurunan stunting.
Tenny mengatakan Pagu anggaran DAK fisik dan non fisik BOKB Kota Palu ada peningkatan, dari Rp2,6 Miliar tahun 2021 naik menjadi Rp4,3 Miliar di tahun 2022. Untuk DAK non fisik BOKB sendiri naik 2 kali lipat dari Rp1,8 Miliar menjadi Rp3,7 Miliar. Ditahun 2021 yang terealisasi 92%.
“Kami berharap dana yang ada bisa dimaksimalkan realisasinya, Kalau misalnya ada kendala-kendala bisa diceritakan, sayang dana yang ada jika harus dikembalikan,” ujarnya Tenny.
Tenny juga berterimakasih gerak cepat pemkot Palu yang telah 100% membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kota hingga kelurahan dengan Total 55 TPPS.
Untuk memenuhi kebutuhan data dalam memetakan permasalahan yang ada di daerah yang berkaitan dengan keluarga dan kesehatan keluarga khususnya dalam pencegahan stunting, BKKBN menyediakan data hasil Pendataan Keluarga (PK) 2021 yang bisa digunakan pemerintah daerah. Sebut Tenny pihaknya siap memberikan data ini.
“PK bisa di pakai untuk kebijakan program walikota, karena ini lengkap bisa digunakan sebagai data basis jika diperlukan. Tentunya ada pergerakkan, perubahan di lapangan seiring berjalannya waktu, namun data ini terus diupdate sesuai kondisi terkini berdasarkan laporan yang masuk dari Penyuluh KB setiap bulan,” tutur Tenny.
Wakil Wali Kota Palu menyatakan siap mendukung meningkatkan pencapaian program banggakencana di Kota Palu serta akan menggunakan data PK21 yang dinilainya valid.
“Tidak bohong bohong, kadernya masuk rumah mendata apa betul atau tidak. Saya tahu sekali kalau BKKBN. Mengukur stunting databasenya itu valid. Daripada kita pusing, lebih baik kita pakai data PK21, yang penting BKKBN kasih,” ujar Wawali Reny, didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) kota Palu dr Royke Abraham, M.Kes.
Pemkot kata Reny saat ini juga tengah mempersiapkan MoU dengan BKKBN tentang Pelayanan dan konseling KB melalui aplikasi Klik KB serta MoU dengan Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah tentang Sistem elektronik evaluasi stunting.
Pemkot Palu melalui Dinas P2KBnya juga mulai bergerak memantau dan memberikan penguatan pada 24 kampung KB sebagai upaya mempercepat pencapaian target indikator-indikator program di Kampung KB termasuk penurunan angka stunting. RES
