TALISE,MERCUSUAR-Kota Palu mendapatkan penghargaan pembangunan daerah tahun 2018, setelah dua kali masuk nominasi dan hanya masuk rangking ke 5 secara nasional. Penghargaan ini untuk pertama kali berhasil disabet Kota Palu.
Penghargaan diserahkan langsung Presiden RI, Joko Widodo kepada Wali Kota Palu, Hidayat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) dalam Rangka penyusunan rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Jakarta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (30/4/2018).
Wali Kota Palu, Hidayat mengatakan bahwa pelaksanaan lomba pangripta ini sebagai ajang penilaian dokumen perencanaan terbaik, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sesunguhnya sudah dimulai sejak tahun 2011.
“Tiga tahun lalu, formatnya sedikit diubah yang awalnya sekadar menilai kualitas dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), ditambahkan dengan format baru capaian dan prosedur pelaksanaanya,” paparnya, Selasa (1/5/2018).
Hal ini membawa konsekuensi yaitu setiap daerah harus memastikan program kegiatannya benar benar menghitung outcome, dampak dan manfaatnya sesuai dokumen perencanaanya yang bersifat strategis, yaitu RPJMD.
Maka Bappenas secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah. Tahun 2018 ini Kota Palu berhasil mengungguli kota Palembang dan Kota Surakarta.
Kota Palu melalui beberapa tahapan untuk berhasil menjadi terbaik satu. Diantara yang menjadi bahan penilian saat penganugrahan Pangripta tahun 2018 adalah konsistensi antar dokumen perencanaan, dari RPJMD hingga RKPD, selanjutnya yang dinilai adalah capaian output dan outcome dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan serta inovasi perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota.
Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 diberikan kepada tiga provinsi terbaik, tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan.
Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah, jelas dia.
Kriteria dan indikator penilaian meliputi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator ketimpangan rasio gini serta Indeks Ketimpangan Wilayah.
Untuk itu kedepan Kota Palu terus memotivasi diri dengan beberapa inovasi yang dikedepankan oleh Pemerintah Kota Palu, yang dianggap sebagai pemecah solusi dibidang perencanaan adalah Musrenbang inklusi, pembukaan partisipasi publik melalui libu ntodea serta pelibatan stakeholders masyarakat dalam rangakaian proses perencanaan, pengawasan dan penilaian hasil pembangunan melalui pelibatan Tim Pendamping Pembangunan Pemerintah Kota Palu.
Disamping itu lanjutnya, yang mengesankan dari tim penilai adalah agregat capaian hasil pembangunan Kota Palu, yang dapat dibuktikan berupa kontribusi APBD terhadap peningakatan IPM (indeks pembangunan manusia) yang mencapai grade Sangat Tinggi, serta penurunan kemiskinan yang konsisten terus menurun dengan alokasi APBD yang terus meningkat untuk pembelanjaan publik dan pemenuhan hajat hidup orang banyak, ungkap Hidayat.
Untuk penilaian sendiri tidaklah mudah diraih mengunguli kota besar lainya, pasalnya tim juri terdiri dari para pakar yang tidak diragukan kompetensinya ditingkat nasional, seperti dari media massa nasional, akademisi, profesional, organisasi profesi serta beberapa eselon I dan II dikementrian/lembaga.
Tahapan penilaian berupa penilaian otentitas dokumen perencanaan, presentase serta tanya jawab, pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi oleh Bappeda provinsi dan tingkat pusat di Bappenas.
“Kota Palu sendiri, sudah kali kedua, tembus ke tingakat nasional, namun baru kali ini berhasil mencapai hasil optimal berupa rengking satu, sebagai perencanaan terbaik tingkat nasional,” ujarnya.
Ditambahkan Kepala Bapedda Kota Palu, Arfan, semoga prestasi ini membuat pelaku pembangunan semakin rendah hati, dan tidak terjebak dalam euforia berkepanjangan. Prestasi ini merupakan kerja keras dari Wali Kota, Wakil Walikota, Sekkot dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palu beserta stake holder masyarakat yang terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Palu. “Perencanaan itu adalah sebuah proses yang dinamis dan tanggung jawab setelah menjadi dokumen adalah memastikan, berbagai frase dan target yang tertera dalam dokumen dapat terkawal sampai ketingkat outcome yang bermanfaat secara nyata bagi masyarakat Kota Palu,” jelas Arfan.
Penilaian juga mencermati tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2018 terkait visi dan misi daerah, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD 2018 dengan sasaran prioritas nasional RKP 2018.
Kemudian terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2017 dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2018 dengan program prioritas, dan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2018 dengan pagu anggaran.
Selain itu, penilaian juga berdasarkan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan PN RKP 2018, serta tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap arah kebijakan prioritas nasional politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Indikator lainnya ungkap Arfan, kecakapan dalam melayani publik, mengawal keamanan dan ketertiban, mengelola keuangan, serta menjaga tranparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi indikator penilaian.ABS/TMU
