Patta Tope Sebut IPM Masih Tinggi

PALU, MERCUSUAR – Kepala Badan Perencanaan dan Pembanganunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Prof. Patta Tope, mengaku ada beberapa personalan krusial yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sulteng saat ini untuk menekan inflasi dan angka kemiskinan di daerah ini. Hal ini ia ungkapkan saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (10/4/2018).

Persoalan itu adalah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di mana IMP di Sulteng masih di bawah rata–rata nasional. IPM itu adalah pembentuknya ada tiga komponen. Pertama komponen pengeluaran perkapita pertahun. Kemudian yang kedua adalah belanja perkapita, dan ketiga masalah pendidikanmasalah kesehatan yang diukur melalui usia harapan hidup. Di mana usia garapan hidup di Sulteng sekitar 67 tahun, masih  lebih rendah dibanding nasional sekira 70 tahun, ini data 2016. Data itu dirilis perdua tahun.

“Belanjanya orang. Artinya, semakin tinggi belanjanya orang maka dianggap semakin makmur. Kemudian dimasalah kesehatan. Lalau masalah pendidikan yang diukur rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah,” katanya.

Sementara, secara umum IPM di Sulteng itu cuma 67, 47 poin. Di sisi lain IPM nasional rata–rata  70, 18 poin. Kenapa itu rendah karena usia harapan hidup yang rendah. Itu menjadi bagian dari permasalahan yang terus diantisipasi sehingga ini akan prioritas uatama pemerintah dalam menggenjot laju pertembuhan ekonomi daerah. Patta Tope, mengatakan selain faktor tersebut, untuk menekan angka inflasi adalah masalah pembangunan infrastruktur. Secara umum, infrastruktur di Sulteng berada diperingkat 17 dari 34 provinsi. Tapi memang kata dia, masih ada yang perlu dibenahi.

“Terutama infrastruktur jalan yang kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota. Itu yang termasuk kita agak rendah tingkat kemantapan jalannya,” jelas Patta Tope.

Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan segal-galanya. Di sisi lain, kemantapan jalan tingkat nasional di wilayah Sulteng sudah bagus dan memuaskan. Untuk meredam harga terutama inflasi, ke depan pemerintah akan mengacu pada persoalan distribusi barang dan jasa terutama di daerah ini bisa lebih lancar.

“Kalau kita lihat semuanya secara teori yah, adalah infrastruktur. Kita tetap harus berbenah berkaitan dengan peroalan infrastruktur,” tandasnya. BOB

Pos terkait