TONDO, MERCUSUAR – Kondisi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Marselinus, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (23/9/2025) dan menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan, khususnya di ruang perawatan kelas III dan II.
Dalam sidak tersebut, Marselinus menyoroti minimnya fasilitas dasar bagi pasien. Hampir seluruh ruangan kelas III dan II disebut tidak lagi memiliki kipas angin, sementara fasilitas Air Conditioner (AC) di banyak kamar juga tidak berfungsi karena rusak. Akibatnya, pasien terpaksa membawa kipas angin pribadi dari rumah masing-masing.
“Masalah ini saya ketahui sendiri, saat membawa keluarga berobat ke RSUD Undata. Saya kaget karena ruangan-ruangan itu tidak memiliki AC maupun kipas angin. Pasien harus membawa sendiri dari rumah. Ini sangat tidak layak,” tegas Marselinus saat ditemui usai sidak.
Politisi tersebut juga menyayangkan kondisi manajemen RSUD Undata yang dinilainya tidak sejalan dengan visi pelayanan kesehatan gratis, melalui program Berani Sehat yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.
“Program Berani Sehat dari pak gubernur itu bagus. Masyarakat sudah bisa berobat gratis. Tapi kalau pelayanan di rumah sakit seperti ini, ya tidak sejalan. Makanya saya minta manajemen Undata harus dievaluasi total,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan jadwal sidak yang sebelumnya sudah disepakati oleh Komisi IV DPRD Sulteng.
“Kemarin sudah diputuskan sidak dulu baru RDP (Rapat Dengar Pendapat), tapi tiba-tiba siang harinya berubah jadi RDP dulu. Ini bisa menimbulkan kecurigaan, seolah-olah ada yang ingin menyiapkan diri dulu sebelum disidak,” jelasnya.
Menanggapi sidak tersebut, Direktur RSUD Undata Palu, drg. Herry Mulyadi, tidak menampik masih adanya kekurangan dalam pelayanan. Ia mengakui, beberapa ruangan memang belum memenuhi standar kenyamanan pasien, namun saat ini sedang dalam proses perbaikan.
“Saat ini kami sedang mengerjakan dua ruangan besar yang nantinya bisa digunakan untuk menampung pasien lebih baik. Tapi memang semua butuh proses dan bergantung pada ketersediaan anggaran,” kata Herry.
Menurutnya, meski program Berani Sehat telah memberikan bantuan alat kesehatan, namun pembangunan fisik dan perbaikan fasilitas ruangan belum sepenuhnya terealisasi.
“Bantuan yang kami terima lebih banyak berupa alat kesehatan, sedangkan perbaikan ruangan masih dalam tahap usulan dan penganggaran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk segera dibantu,” jelasnya.
Herry memastikan, pihak rumah sakit terus melakukan pembenahan secara bertahap, dan tidak mempermasalahkan sidak dari DPRD.
“Sidak itu bagian dari kontrol. Kami justru terbuka dan terus bekerja agar pelayanan makin membaik, meski tidak bisa langsung instan,” tutupnya. UTM
