Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Penting

  • Whatsapp

TONDO, MERCUSUAR – Pengajar sosiologi dari Universitas Tadulako, Dr. Surahman Cinu, M.Si menyatakan dukungannya terhadap Kampung Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan Presiden RI Joko Widodo tahun 2016 lalu.

Oleh karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai motor Kampung KB harus dapat memfasilitasi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terlibat dalam proses pemberdayaan kampung tersebut.  Menurutnya, bukan hanya pada keberhasilan KB, tapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosialnya.

Berita Terkait

“Sebab jika KB berhasil, tapi ekonominya kacau, penilaian orang negatif  terhadap KB. Jadi, programnya harus terintegrasi satu dengan lainnya,” kata Surahman, Kamis (12/4/2018).

Pilihan Redaksi :  Kemendes Tunjuk UIN Datokarama Penyelenggara Seleksi PLD

Menurutnya, sudah tepat jika pemerintah menentukan wilayah terpencil dan terbelakang sebagai sasaran Kampung KB.  “Orang kemudian bisa belajar dari latar belakang Kampung KB tersebut, sejarah kampungnya, tata dan sistem pergaulan adat tradisi masyarakat. Dari semua itu, apakah terlihat semuanya memberi dukungan terhadap keberhasilan program KB.  Dengan adanya inventarisasi terhadap semua hal di atas, selanjutnya kita akan terbantu dalam proses penguatan bagi keberhasilan KB,” lanjut Surahman.

Ketua Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulteng ini menyebut,  jika latar belakang masyarakatnya, seperti budaya, kepercayaan, dan adat kebiasaan terkesan kontra produktif dengan  program KB, maka kemungkinan untuk berhasilnya program tersebut jadi sangat sulit.  Maka pilihannya  harus lebih realistis, misalnya beberapa  warga di Kampung KB diikutkan dalam  program KB  dengan indikator latar belakang ekonomi sederhana, sedikit terpelajar, dan memiliki budaya yang  menunjang pemerintah mendampingi keluarga-keluarga tersebut untuk diberdayakan.

Pilihan Redaksi :  FISIP Unismuh Palu Luncurkan Sabtu CERIA

Diketahui angka kemiskinan penduduk di Sulteng dalam enam tahuan terakhir mengalami penurunan, namun masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Kota Palu, Kamis (29/3/2018), menuturkan

kemiskinan tertinggi di Sulteng terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una, Donggala dan Parigi Moutong. Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola  pada Rakor  Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Sulteng di Hotel The Sya Palu, Kamis (29/3/2018), juga mendorong terbentuknya Kampung KB di desa atau kelurahan se-Sulteng.   Dia juga berharap  agar dipersiapkan lokasi Kampung KB dengan baik supaya dapat berjalan sesuai harapan bersama. Masalah gizi buruk atau gizi kurang pada anak, juga perlu menjadi perhatian Kampung KB. DAR

Baca Juga