PALU, MERCUSUAR – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu, Muslimun menilai, aturan perbelakuan surat keterangan sehat untuk perjalanan antar kabupaten/kota tidak efektif, dan memberatkan masyarakat. Menurutnya aturan pemberlakuan surat perjalanan antara kabupaten/kota, tidak bisa disamakan dengan surat perjalanan perjalanan udara yang memakan biaya cukup besar..
Muslimun menjelaskan, pemberlakuan surat keterangan sehat untuk keperluan perjalanan di saat new normal, adalah hal yang mencengangkan. Menurutnya, penerapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu berbeda-beda, untuk bisa melewati wilayah (kabupaten/kota) nya. Hal ini kata dia menjadi aneh, di saat situasi sedang pelik, bahkan ekonomi masyarakat semakin terpuruk, karena aturan ini dinilai sangat memberatkan untuk sebuah perjalanan.
“Aturan penerapan yang untuk perjalanan udara dipukul rata, dengan penerapan di darat. Hal ini yang sangat janggal dan sangat memberatkan,” jelasnya
Menurut Muslimun, pergeseran re-focusing APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu, seharusnya bisa mengantisipasi hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan anggapan di masyarakat, jika surat perjalanan ini dijadikan sarana untuk menaikan PAD buat daerah.
Dalam hal ini kata dia, Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu, meminta agar di wilayah perbatasan, harus menyiapkan alat pendukung yang memungkinkan akses rakyat semakin mudah untuk mendapatkan surat perjalanan tersebut.
“Langkah Pemerintah Kota Palu menjaga ketat wilayah perbatasan, kami dari Fraksi Nasdem sangat mendukung, agar penularan Covid-19 bisa dicegah. Alhamdulillah Palu bisa mengantisipasi hal tersebut dan kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota,” jelasnya.
Dengan melihat penerapan aturan untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat, menurutnya sebaiknya Pemerintah Kota Palu mengkajinya baik-baik, terutama terkait surat keterangan yang akan dikeluarkan oleh instansi kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.
“Tujuan utamanya adalah tidak memberatkan masyarakat untuk bepergian ke luar kota antar kabupaten, apalagi untuk mereka yang mencari rezeki di saat situasi ekonomi yang tidak pasti seperti ini,” jelas Muslimun. RES
