PALU, MERCUSUAR – H+17 pasca bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Palu, Sigi dan Donggala, 28 September lalu, penanganan pasca bencana yang dilakukan pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) maupun Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Sigi, dinilai masih lamban. Menurut Koordinator Posko Menangkan Pancasila (PMP) Sulteng, Azman Asgar, Pemda kelihatan tidak paham tentang manajemen penanganan bencana.
Terbukti kata dia, 17 hari pasca bencana, masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan kebutuhan mendasar. Padahal menurutnya, hampir semua jalur untuk mobilisasi logistik sudah tersedia, baik udara, darat dan laut.
“Jika hari ketiga pasca gempa dan tsunami belum tertangani dengan baik, kita akan beri pemakluman, sebab saat itu memang pemerintahan lumpuh total, tetapi ini sudah masuk 18 hari paskah gempa, alasan koordinasi masih saja jadi alasan klasik. Harusnya sudah masuk dalam ranah evaluasi, agar metode yang mana saja yang tidak efektif segera diperbaiki,” jelasnya.
Azman mencontohkan, banyak bantuan logistik dari luar Kota Palu yang diangkut melalui jasa Pelni, justru menumpuk di pelabuhan, bahkan bantuan logistik tersebut kembali lagi ke daerah asalnya. Mengapa demikian, menurutnya karena pemerintah setempat tidak tanggap serta tidak sigap menyiapkan kendaraan untuk memobilisasi logistik dari pelabuhan ke sentral logistik.
Belum lagi kata dia, syarat yang terlalu birokratis bagi korban. Harusnya kata dia, semua logistik yang masuk ke daerah, segera mungkin disebar ke kabupaten, kecamatan sampai kelurahan dan memanfaatkan sentral pelayanan di tiap wilayahnya, misal Kantor Camat dibantu Koramil dan Polsek, sehingga korban mudah mengakses bantuan yang mereka butuhkan.
“Pemda kita masih belum paham metode penanggulangan bencana, baik sebelum, sedang, bahkan pasca bencana. Banyak hasil riset yang sudah menjelaskan bahaya patahan Palu Koro, likuifaksi di Petobo dan Balaroa, tapi belum diseriusi oleh Pemda kita. Ini menurutku menentang ilmu pengetahuan, padahal dengan merespon cepat soal hasil riset tersebut, bisa meminimalisir korban jiwa,” ujarnya.
Azman juga mempertanyakan, apakah data-data korban gempa dan tsunami sudah dimiliki Pemda dan diserahkan ke Mensos? Data tersebut menurutnya juga penting, agar masyarakat yang menjadi korban, bisa kembali bangkit dari dukanya, bukan justru meresmikan kembali Matahari Department Store di PGM. Masyarakat kata dia tidak punya pekerjaan untuk membeli pakaian di Matahari, namun justru masyarakat butuh makanan pokok dan hunian sementara.
Pemda kata dia, harus segera mengevaluasi kinerja penanggulangan pasca bencana, karena menurutnya, ini yang terburuk dari penanggulangan yang dilakukan di daerah lain, mulai dari insiden pengusiran, sampai persoalan administratif bagi korban.
Relawan Posko Menangkan Pancasila (PMP) Sulteng sendiri kata Azman, sudah bergerak mendistribusikan bantuan ke wilayah pelosok yang belum dijamah secara maksimal oleh Pemda. PMP kata dia, masih terus membuka posko bantuan logistik dari masyarakat luas, untuk meringankan beban masyarakat korban bencana. Senin (15/10/2019), bantuan dari pihak LMND Makassar, akan tiba di posko PMP Sulteng, untuk segera didistribusikan ke Sigi dan Donggala. JEF
